Rakornas Bapilu Golkar Besok Belum Bahas Pemilu Presiden

Reporter

Editor

Sabtu, 28 Juni 2008 20:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan rapat koordinasi nasional badan pemilihan umum Partai Golkar besok belum akan membahas strategi partai untuk memenangi pemilu presiden dan wakil persiden. "Belum akan dibahas besok," katanya kepada Tempo Newsroom, Sabtu (28/06).. Saat ini, lanjut Firman, Golkar masih berkonsentrasi pada pemilu legislatif. "Sekarang legislatif dulu," katanya.Rapat koordinasi Badan Pemenangan Pemilu Golkar akan dibuka besok oleh Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Rapat dua hari tersebut, lanjut Firman, juga tidak membahas secara khusus kekalahan Partai Golkar dalam sejumlah pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten.Golkar, lanjut Firman, masih menang di banyak pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten. Dari seluruh pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten, kata Firman, Golkar meraih kemenangan 42 persen. Sementara untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, Golkar hanya menang di enam provinsi. "Empat pilkada kami koalisi, sendangkan dua pilkada murni Golkar," katanya.Rapat besaok, kata Firman, hanya mensosialisasikan program-program partai kepada kader dari daerah. Beberapa program tersebut antara lain strategi partai untuk menggalang dukungan dalam pemilu legislatif. Namun ia enggan memerinci strategi tersebut. Ia hanya menyebutkan, 60 persen calon legislator yang akan diusung Golkar pada pemilu legislatif 2009 adalah kader muda. "Agar ada regenerasi," katanya.Dwi Riyanto Agustiar/Tempo Newsroom

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya