TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zainudin Amali mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain. Dia menyarankan ibu kota yang baru sebaiknya berada di luar Pulau Jawa dan dimulai tahun depan.
Zainudin menuturkan sempat ada wacana pemindahan ibu kota ke Jawa Barat, tapi yang mengemuka saat ini adalah dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketimbang tetap di Jawa, pemindahan ibu kota ke Kalimantan dinilai lebih baik. “Tujuan pemerataan pembangunan bisa tercapai,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.
Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Ini Kata Presiden Jokowi
Menurut dia, kota yang layak sebagai ibu kota setidaknya harus memiliki kondisi yang berbeda dengan Jakarta saat ini, yang padat penduduknya dan bermasalah dengan kemacetan. Selain itu, ibu kota baru harus lebih luas, aksesnya mudah, dan bisa menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di kawasan itu.
Politikus Partai Golkar ini menganggap masih banyak lahan negara yang belum terpakai di Palangkaraya atau Kalimantan. Sehingga tidak perlu ada upaya pembebasan lahan dan mencegah munculnya spekulan tanah. “Cukup pakai lahan negara,” ucapnya.
Selain itu, secara kajian geografis, Kota Palangkaraya dinilai tidak rawan gempa. Karena itu, Palangkaraya dianggap tepat untuk menjadi ibu kota baru.
Bila pemindahan ibu kota dilakukan, menurut dia, akan memberikan tiga manfaat besar, yaitu menyelesaikan kepadatan Jakarta, pemerataan pembangunan, dan memicu urbanisasi ke kota lain.
"Crowded di Jakarta bisa terurai, pembangunan bisa didorong ke luar Pulau Jawa, dan kalau tidak dipindahkan, orang akan berbondong-bondong ke Jakarta," tuturnya.
Secara resmi, kata dia, belum ada pembicaraan antara DPR dan pemerintah lantaran pemindahan ibu kota masih wacana. Namun, dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional beberapa hari lalu, Zainuddin berharap kegiatan pemindahan ibu kota sudah dimulai tahun depan.
AHMAD FAIZ
