Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Para Pemuda Islam Ini Berdemo Bela Ulama dan Tolak HTI Dibubarkan

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Mereka juga meminta untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan penggerak dakwah Islam. TEMPO/Prima Mulia
Massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Mereka juga meminta untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan penggerak dakwah Islam. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Puluhan pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi di Jawa Barat berunjuk rasa memprotes kriminalisasi ulama dan rencana pemerintah membubarkan organisasi massa (ormas) Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam menolak upaya pemerintah mengkriminalisasi ulama, aktivis Islam, dan gerakan dakwah Islam,” kata juru bicara Aliansi, Fauzi Ihsan Zawir dari LDK KMMS STKS Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Mei 2017.

Baca : 

HTI Bakal Dibubarkan, Istana: Ada Pembiaran Terlalu Lama
Menteri Lukman Sempat Peringatkan HTI Seblum Diusulkan Bubar

Fauzi mengklaim aliansi yang terdiri atas organisasi pemuda Islam dan mahasiswa lintas kampus itu mengecam kriminalisasi ulama, yang berujung pada penangkapan aktivis Islam. Dia mencontohkan kriminalisasi terhadap pemimpin FPI, Riezieq Syihab, serta Muhammad Al Khaththath. “Bergulir ke sini menjadi efek domino sehingga terjadi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia,” ujarnya.

Menurut Fauzi, hasil FGD dari 30 ormas pemuda Islam dan organisasi dakwah berbagai universitas di Jawa Barat menyepakati mendesak pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi ulama, aktivis Islam, dan gerakan dakwah Islam.

“Kami menuntut pemerintah membebaskan ulama, aktivis Islam, serta orang-orang yang dikriminalisasi dan akan diberikan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta,” ucapnya.

Simak pula :

Soal Pembubaran HTI, Wiranto: Tak Perlu Diributkan Lagi
HTI Mengakui Kampus Potensial sebagai Basis Kaderisasi

Fauzi mengatakan Aliansi khawatir upaya kriminalisasi ini akan berujung dengan berdirinya rezim yang represif pada gerakan Islam. “Kami menolak lahirnya rezim represif yang anti-Islam,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puluhan pemuda dan mahasiswa ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka mengacungkan bendera organisasi dan kelompoknya, termasuk panji Ar-Roya, yang sepintas mirip dengan bendera organisasi HTI. 

“Ini bukan bendera HTI, ini Ar-Roya. Berbeda,” katanya. Bendera itu sepintas mirip dengan bendera HTI. “Ar Roy itu ada haditsnya, riwayat Tarmidzi, terkait dengan bendera Rasulullah. Itu kalimat syahadat dan benderanya putih. Kalau sedang perang berwarna hitam. Ini bukan bendera HTI.”

AHMAD FIKRI

Video Terkait: Ogah Dibubarkan Pemerintah, HTI Siapkan Seribu Advokat



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda

2 hari lalu

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan aksi demo kawal Mahkamah Konstitusi yang akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja. TEMPO/Subekti.
Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda

Unjuk rasa ini diikuti sekitar 2.000 buruh dari Jabodetabek. Mereka menuntut Undang-undang Cipta Kerja Dicabut.


1.270 Personel Gabungan Amankan Demonstrasi Buruh di Kawasan Monas

9 hari lalu

Sejumlah masa yang terdiri Partai Buruh serta Serikat buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja serta mencabut aturan Omnibus law di depan patung Kuda Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024 TEMPO/Muh Raihan Muzakki
1.270 Personel Gabungan Amankan Demonstrasi Buruh di Kawasan Monas

Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun depan. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja.


UMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen

10 hari lalu

Aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
UMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen

Partai Buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen pada Kamis, 24 Oktober 2024.


Polri Antisipasi Demonstrasi saat Pelantikan Prabowo-Gibran

14 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Operasi pengamanan yang dilaksanakan 17-23 Oktober 2024 itu mengerahkan sebanyak 100.000 personel TNI dan 15.000 personel Polri. TEMPO/Subekti.
Polri Antisipasi Demonstrasi saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan polisi memperkirakan akan ada aksi demonstrasi saat pelantikan Prabowo-Gibran.


Massa BEM SI Demonstrasi Jelang Jokowi Lengser, Polisi Kerahkan 1.929 Personel Gabungan

15 hari lalu

Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk saat menggelar aksi di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Massa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa BEM SI Demonstrasi Jelang Jokowi Lengser, Polisi Kerahkan 1.929 Personel Gabungan

Massa dari BEM SI akan menggelar demonstrasi untuk mengevaluasi dan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi.


Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

35 hari lalu

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, dua anggota DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha dan Ferry Cahyadi Rismafury, mengenakan rompi tahanan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. KPK menahan empat tersangka baru kasus dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintahan Kota Bandung tahun 2022-2023 yang melibatkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

KPK menangkap eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna bersama 3 orang lainnya, terkait dugaan gratifikasi. Berikut profilnya.


KPK Belum Tahan 1 Tersangka Kasus Korupsi Bandung Smart City

37 hari lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
KPK Belum Tahan 1 Tersangka Kasus Korupsi Bandung Smart City

KPK belum menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi Bandung Smart City. Siapa dan apa alasannya?


KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Bandung Smart City

37 hari lalu

Dua terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (kedua kiri) dan Dadang Darmawan (kanan) berjalan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sementara Mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA/Novrian Arbi.
KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Bandung Smart City

KPK menahan empat tersangka kasus korupsi pengadaan kamera pengawas dan penyedia servis internet proyek Bandung Smart City.


KPK Periksa Lima Tersangka Kasus Korupsi Bandung Smart City

37 hari lalu

Direktur Komersial PT Manunggaling Rizki Karyatama Teknics (Marktel) Budi Santika tampak mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 November 2023. Budi Santika ditahan terkait dugaan menyuap (terdakwa) Wali Kota Bandung Yana Mulyana, sebesar Rp1,3 miliar melalui terdakwa Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan dan terdakwa Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, sebagai fee untuk mendapatkan pengerjaan proyek pengadaan pengadaan CCTV dan Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Lima Tersangka Kasus Korupsi Bandung Smart City

KPK memeriksa lima tersangka kasus korupsi pengadaan kamera pengawas dan internet service provider di Bandung Smart City.


Besok, 3.000 Buruh Tani Bakal Unjuk Rasa di Depan DPR dan Kementerian Agraria

40 hari lalu

Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria sekaligus Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2017 Dewi Kartika di Pancoran,  Jakarta Selatan, Ahad 24 September 2017. TEMPO / Alfan Hilmi.
Besok, 3.000 Buruh Tani Bakal Unjuk Rasa di Depan DPR dan Kementerian Agraria

Kaum buruh tani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lain juga akan mengikuti unjuk rasa di Jakarta.