TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah memutuskan akan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan semua organisasi masyarakat di negara Indonesia harus berlandaskan pancasila. Sebabnya, organisasi-organisasi yang tidak meletakkan pancasila sebagai dasar filosofis seharusnya memang dilarang.
“Ya itu memang harusnya tidak boleh, karena undang-undang kita mengatur demikian,” kata Soekarwo kepada wartawan, Rabu, 10 Mei 2017 di Surabaya.
Baca : Tak Terdaftar Resmi, Tapi Aktivitas HTI Terasa di Bojonegoro dan Tuban
Soekarwo mengatakan, Pancasila ialah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sebabnya, setiap organisasi masyarakat maupun politik wajib berpedoman pada nilai-nilai dari Pancasila. “Bukan setuju lagi, tapi memang harus berasaskan Pancasila,” ujar Soekarwo.
Soekarwo berujar, pemerintah provinsi Jawa Timur akan turut serta menjaga ketertiban hukum terkait dampak-dampak yang mungkin timbul akibat pengajuan pembubaran HTI ini.
Menurut dia, aktivitas dakwah yang dilakukan oleh kader HTI merupakan tindakan yang wajar. Hanya saja, dia menambahkan, yang tidak diperbolehkan ialah mengubah negara Indonesia menjadi khilafah.
Simak juga : Akan Dibubarkan Pemerintah, HTI Minta Perlindungan Fadli Zon
“Kita pakai pendekatan persuasif aja lah, mengingat mereka masih saudara kita. Boleh saja dakwah, tapi kemudian tidak boleh kalau negara Indonesia harus dijadikan khilafah,” ujar Soekarwo.
Saat disinggung ihwal kemungkinan ada kemunculan organisasi lain yang tidak berlandaskan Pancasila, Soekarwo mengatakan, hal tersebut menjadi kewenangan kementerian terkait yang memberikan izin. Menurut dia, gerakan gerakan yang dilakukan organisasi tak berlandaskan pancasila memang bertujuan untuk merubah ideologi negara.
JAYANTARA MAHAYU
