TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang akan membubarkan organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mendapatkan tanggapan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
Terkait dengan rencana pemerintah membubarkan HTI, Adi mengharapkan pemerintah tak melulu hanya kritis terhadap kelompok Islam yang dituding anti-Pancasila. Banyak aktivitas kelompok lain yang berpotensi pula merongrong negara, seperti kelompok separatis yang ingin Papua Barat merdeka dan aktivitas yang ditengarai berpotensi memunculkan kembali bibit komunisme di Indonesia.
Baca juga:
Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI
“Ini semua dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Potensi anti-Pancasila bukan hanya dari kalangan Islam. Kalangan lain juga banyak,” kata Adi.
Menurut dia, mulai hari ini, pemerintah harus proaktif melakukan sweeping terhadap semua ormas yang berpotensi merongrong ideologi negara. “Pembubaran ormas jangan hanya berhenti di HTI, karena banyak ormas lain yang tak senapas dengan Pancasila dan NKRI,” ujar Adi.
Selain itu, Adi berpendapat, pemerintah harus memikirkan efek psikologis pendukung HTI. “Tentu mereka serta keluarga besarnya shock dan malu karena dianggap anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan merongrong negara,” tuturnya.
S. DIAN ANDRYANTO
Simak:
Hizbut Tahrir Indonesia, dari Al-Bagdzadi sampai Bom Bali
