Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Minta Para Ulama Ikut Jaga Perdamaian Indonesia

image-gnews
Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menemui beberapa para ulama dari berbagai pondok pesantren di Istana Merdeka, Selasa 4 April 2017.  "Silaturahim pada siang hari ini, yang pertama kami sangat menghargai peran dan seluruh usaha para ulama dalam membina umat Islam dalam mengawal umat Islam," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 4 April 2017.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bertemu dengan sekitar 20 orang ulama yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia.

Baca: Menteri Lukman: Jangan Gunakan Agama Alat Penebar Kebencian

Presiden memuji para ulama yang memelihara semangat kebersamaan dan kedamaian di masing-masing kota dan daerah. "Kami dari pemerintah ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota dan daerah maupun negara kita ini, agar terus kita jaga bersama-sama antara ulama dan dan umaro sehingga negara kita selalu dalam keadaan damai. Amin," tutur Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan uneg-uneg terkait persoalan hukum, politik hingga keadilan sosial yang dihadapi umat kepada Presiden Jokowi.

"Alhamdulliah kami para ulama bisa bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan beliau di samping menyampaikan hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, juga menginginkan 'uneg-uneg' ulama dikeluarkan untuk menyumbangkan pikirannya," kata pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Kyai Haji Syukron Makmun.

Baca: Menteri Khofifah: Islam Ajarkan Ada Bermacam Suku dan Agama

Syukron mengatakan salah satu keinginan para ulama adalah segala persoalan dalam bidang hukum diselesaikan dengan hukum yang adil dan kebenaran. "Kami mohon Bapak Presiden tidak menyelesaikan soal-soal bangsa ini dengan penyelesaikan politik karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam, suatu saat bisa timbul karena penyelesaiannya bersifat sanksi politik," ujarnya.

Ia menambahkan tanggapan Presiden atas permintaan itu baik, yakni agar segala persoalan bangsa diselesaikan seadil-adilnya. Selain itu, ia mengatakan Indonesia yang plural juga membutuhkan kedamaian yang kekal dan sebenarnya, bukan yang sifatnya abu-abu. "Oleh sebab itu kami harapkan kepada Bapak Presiden untuk membuat pertemuan antartokoh umat agama untuk mengatakan kata sepakat, jangan hanya rukun, rukun, rukun, tapi tidak ada pegangannya," ujar KH Syukron.

Baca: LIPI: Indonesia Harus Punya Peran Perbaiki Citra Islam  

Prinsip dalam kerukunan itu menurut Syukron adalah semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Konsekuensinya, para pemeluk agama diminta saling menghormati antarumat beragama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan di bidang keadilan sosial, para ulama menyampaikan harapan agar keadilan sosial yang merata kepada seluruh rakyat indonesia dan agar kekayaan dinikmati seluruh rakyat bukan segelintir masyarakat Indonesia.

Syukron menambahkan bahwa ia juga meminta tanah wakaf agar tidak kena pajak karena digunakan untuk kegiatan keagamaan. "Mudah-mudahan setelah ini jadi bebas pajak. Kami ulama tidak akan berbohong dan menyampaikan apa adanya. Alhamdullilah Pak Jokowi menerima, dia ketik sendiri di 'file' sendiri supaya tidak lupa, Insya Allah akan disampaikan kelanjutannya," tutur KH Syukron.

Baca: Zikir dan Doa Bersama di Surabaya, NU Ajak Jaga Islam Moderat

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Presiden berterima kasih terhadap kerja keras ulama dalam menjaga keharmonisan umat beragama. "Intinya Presiden menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga atas kiprah, sumbangsih, para ulama selama ini dalam ikut menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan di Indonesia termasuk juga pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sehingga tetap terjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama," kata Lukman.

Ulama yang hadir adalah pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Irfan Wahid, Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, cendekiawan Islam Hardadi, pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Jakarta KH Syukron Makmun.

Selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Modern Pabelan Magelang KH Ahmad Musthofa, pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad Jakarta KH Abdullah Zaidi, pimpinan Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang Banten KH Muhtadi Dimyati, Ketua MAJ dan Penasehat Persatuan Islam (Persis) Prof Maman Abdurrahman dan Wakil Ketua Umum Persatuan Islam KH Jeje Jaenudin.

Baca: MUI: Ulama Berperan Meredam Kegaduhan  

Selain itu juga pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Ustadz Ahmad Parlaungan Tanjung, cendekiawan Islam Rahman Sabon Nama, Ketua Umum al Wasliah Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua Umum Mathla'ul Anwar Banten KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Nadhatul Wathan Mataram KH Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid dan Ketua Umum Al Ittihadiyah Lukmanul Hakim.

Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Khoriatul Umah Bandung KH Sholeh Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes KH Subhan Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti Klaten KH Jazuli Kasmani dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Aris Ni'matullah.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

12 jam lalu

Foto udara sejumlah umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Warga muslim setempat biasanya melaksanakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di samping kanan dan kiri Gereja Protestan Koinonia yang didirikan pada 1889 itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club