Presiden Jokowi Minta Para Ulama Ikut Jaga Perdamaian Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menemui beberapa para ulama dari berbagai pondok pesantren di Istana Merdeka, Selasa 4 April 2017.  "Silaturahim pada siang hari ini, yang pertama kami sangat menghargai peran dan seluruh usaha para ulama dalam membina umat Islam dalam mengawal umat Islam," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 4 April 2017.

    Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bertemu dengan sekitar 20 orang ulama yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia.

    Baca: Menteri Lukman: Jangan Gunakan Agama Alat Penebar Kebencian

    Presiden memuji para ulama yang memelihara semangat kebersamaan dan kedamaian di masing-masing kota dan daerah. "Kami dari pemerintah ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota dan daerah maupun negara kita ini, agar terus kita jaga bersama-sama antara ulama dan dan umaro sehingga negara kita selalu dalam keadaan damai. Amin," tutur Jokowi.

    Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan uneg-uneg terkait persoalan hukum, politik hingga keadilan sosial yang dihadapi umat kepada Presiden Jokowi.

    "Alhamdulliah kami para ulama bisa bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan beliau di samping menyampaikan hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, juga menginginkan 'uneg-uneg' ulama dikeluarkan untuk menyumbangkan pikirannya," kata pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Kyai Haji Syukron Makmun.

    Baca: Menteri Khofifah: Islam Ajarkan Ada Bermacam Suku dan Agama

    Syukron mengatakan salah satu keinginan para ulama adalah segala persoalan dalam bidang hukum diselesaikan dengan hukum yang adil dan kebenaran. "Kami mohon Bapak Presiden tidak menyelesaikan soal-soal bangsa ini dengan penyelesaikan politik karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam, suatu saat bisa timbul karena penyelesaiannya bersifat sanksi politik," ujarnya.

    Ia menambahkan tanggapan Presiden atas permintaan itu baik, yakni agar segala persoalan bangsa diselesaikan seadil-adilnya. Selain itu, ia mengatakan Indonesia yang plural juga membutuhkan kedamaian yang kekal dan sebenarnya, bukan yang sifatnya abu-abu. "Oleh sebab itu kami harapkan kepada Bapak Presiden untuk membuat pertemuan antartokoh umat agama untuk mengatakan kata sepakat, jangan hanya rukun, rukun, rukun, tapi tidak ada pegangannya," ujar KH Syukron.

    Baca: LIPI: Indonesia Harus Punya Peran Perbaiki Citra Islam  

    Prinsip dalam kerukunan itu menurut Syukron adalah semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Konsekuensinya, para pemeluk agama diminta saling menghormati antarumat beragama.

    Sedangkan di bidang keadilan sosial, para ulama menyampaikan harapan agar keadilan sosial yang merata kepada seluruh rakyat indonesia dan agar kekayaan dinikmati seluruh rakyat bukan segelintir masyarakat Indonesia.

    Syukron menambahkan bahwa ia juga meminta tanah wakaf agar tidak kena pajak karena digunakan untuk kegiatan keagamaan. "Mudah-mudahan setelah ini jadi bebas pajak. Kami ulama tidak akan berbohong dan menyampaikan apa adanya. Alhamdullilah Pak Jokowi menerima, dia ketik sendiri di 'file' sendiri supaya tidak lupa, Insya Allah akan disampaikan kelanjutannya," tutur KH Syukron.

    Baca: Zikir dan Doa Bersama di Surabaya, NU Ajak Jaga Islam Moderat

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Presiden berterima kasih terhadap kerja keras ulama dalam menjaga keharmonisan umat beragama. "Intinya Presiden menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga atas kiprah, sumbangsih, para ulama selama ini dalam ikut menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan di Indonesia termasuk juga pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sehingga tetap terjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama," kata Lukman.

    Ulama yang hadir adalah pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Irfan Wahid, Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, cendekiawan Islam Hardadi, pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Jakarta KH Syukron Makmun.

    Selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Modern Pabelan Magelang KH Ahmad Musthofa, pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad Jakarta KH Abdullah Zaidi, pimpinan Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang Banten KH Muhtadi Dimyati, Ketua MAJ dan Penasehat Persatuan Islam (Persis) Prof Maman Abdurrahman dan Wakil Ketua Umum Persatuan Islam KH Jeje Jaenudin.

    Baca: MUI: Ulama Berperan Meredam Kegaduhan  

    Selain itu juga pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Ustadz Ahmad Parlaungan Tanjung, cendekiawan Islam Rahman Sabon Nama, Ketua Umum al Wasliah Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua Umum Mathla'ul Anwar Banten KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Nadhatul Wathan Mataram KH Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid dan Ketua Umum Al Ittihadiyah Lukmanul Hakim.

    Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Khoriatul Umah Bandung KH Sholeh Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes KH Subhan Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti Klaten KH Jazuli Kasmani dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Aris Ni'matullah.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.