Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Minta Para Ulama Ikut Jaga Perdamaian Indonesia

image-gnews
Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menemui beberapa para ulama dari berbagai pondok pesantren di Istana Merdeka, Selasa 4 April 2017.  "Silaturahim pada siang hari ini, yang pertama kami sangat menghargai peran dan seluruh usaha para ulama dalam membina umat Islam dalam mengawal umat Islam," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 4 April 2017.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bertemu dengan sekitar 20 orang ulama yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia.

Baca: Menteri Lukman: Jangan Gunakan Agama Alat Penebar Kebencian

Presiden memuji para ulama yang memelihara semangat kebersamaan dan kedamaian di masing-masing kota dan daerah. "Kami dari pemerintah ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota dan daerah maupun negara kita ini, agar terus kita jaga bersama-sama antara ulama dan dan umaro sehingga negara kita selalu dalam keadaan damai. Amin," tutur Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan uneg-uneg terkait persoalan hukum, politik hingga keadilan sosial yang dihadapi umat kepada Presiden Jokowi.

"Alhamdulliah kami para ulama bisa bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan beliau di samping menyampaikan hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, juga menginginkan 'uneg-uneg' ulama dikeluarkan untuk menyumbangkan pikirannya," kata pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Kyai Haji Syukron Makmun.

Baca: Menteri Khofifah: Islam Ajarkan Ada Bermacam Suku dan Agama

Syukron mengatakan salah satu keinginan para ulama adalah segala persoalan dalam bidang hukum diselesaikan dengan hukum yang adil dan kebenaran. "Kami mohon Bapak Presiden tidak menyelesaikan soal-soal bangsa ini dengan penyelesaikan politik karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam, suatu saat bisa timbul karena penyelesaiannya bersifat sanksi politik," ujarnya.

Ia menambahkan tanggapan Presiden atas permintaan itu baik, yakni agar segala persoalan bangsa diselesaikan seadil-adilnya. Selain itu, ia mengatakan Indonesia yang plural juga membutuhkan kedamaian yang kekal dan sebenarnya, bukan yang sifatnya abu-abu. "Oleh sebab itu kami harapkan kepada Bapak Presiden untuk membuat pertemuan antartokoh umat agama untuk mengatakan kata sepakat, jangan hanya rukun, rukun, rukun, tapi tidak ada pegangannya," ujar KH Syukron.

Baca: LIPI: Indonesia Harus Punya Peran Perbaiki Citra Islam  

Prinsip dalam kerukunan itu menurut Syukron adalah semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Konsekuensinya, para pemeluk agama diminta saling menghormati antarumat beragama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan di bidang keadilan sosial, para ulama menyampaikan harapan agar keadilan sosial yang merata kepada seluruh rakyat indonesia dan agar kekayaan dinikmati seluruh rakyat bukan segelintir masyarakat Indonesia.

Syukron menambahkan bahwa ia juga meminta tanah wakaf agar tidak kena pajak karena digunakan untuk kegiatan keagamaan. "Mudah-mudahan setelah ini jadi bebas pajak. Kami ulama tidak akan berbohong dan menyampaikan apa adanya. Alhamdullilah Pak Jokowi menerima, dia ketik sendiri di 'file' sendiri supaya tidak lupa, Insya Allah akan disampaikan kelanjutannya," tutur KH Syukron.

Baca: Zikir dan Doa Bersama di Surabaya, NU Ajak Jaga Islam Moderat

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Presiden berterima kasih terhadap kerja keras ulama dalam menjaga keharmonisan umat beragama. "Intinya Presiden menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga atas kiprah, sumbangsih, para ulama selama ini dalam ikut menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan di Indonesia termasuk juga pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sehingga tetap terjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama," kata Lukman.

Ulama yang hadir adalah pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Irfan Wahid, Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, cendekiawan Islam Hardadi, pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Jakarta KH Syukron Makmun.

Selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Modern Pabelan Magelang KH Ahmad Musthofa, pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad Jakarta KH Abdullah Zaidi, pimpinan Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang Banten KH Muhtadi Dimyati, Ketua MAJ dan Penasehat Persatuan Islam (Persis) Prof Maman Abdurrahman dan Wakil Ketua Umum Persatuan Islam KH Jeje Jaenudin.

Baca: MUI: Ulama Berperan Meredam Kegaduhan  

Selain itu juga pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Ustadz Ahmad Parlaungan Tanjung, cendekiawan Islam Rahman Sabon Nama, Ketua Umum al Wasliah Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua Umum Mathla'ul Anwar Banten KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Nadhatul Wathan Mataram KH Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid dan Ketua Umum Al Ittihadiyah Lukmanul Hakim.

Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Khoriatul Umah Bandung KH Sholeh Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes KH Subhan Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti Klaten KH Jazuli Kasmani dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Aris Ni'matullah.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

3 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

3 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

6 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

7 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

8 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

10 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

10 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

11 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

17 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.