TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tak menampik fakta bahwa sebagian besar warga etnis Tionghoa saat ini terjun di bidang ekonomi. Meskipun begitu, dia berpendapat nilai keberagaman akan lebih sempurna jika etnis tersebut bisa membaur ke semua bidang profesi di masyarakat.
"Justru kita minta kesadaran masyarakat minoritas Tionghoa agar tak hanya terlibat di masalah dagang," kata Wiranto setelah menjadi pembicara dalam diskusi forum kebangsaan di gedung Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Januari 2017.
Baca juga:Ini Argumen Wiranto Sebut Istilah Pribumi dan Nonpribumi Sudah Basi
Menurut dia, tak ada pembatasan bagi warga etnis Tionghoa maupun etnis lain yang jumlahnya minoritas untuk bekerja di segala bidang. "Tak ada batasan, tak ada undang-undang yang membatasi kegiatan mereka di seluruh bidang kehidupan," ujarnya.
Kata Wiranto, warga etnis Tionghoa pun berkapasitas masuk dalam jajaran kepolisian, militer, tentara, dan profesi bidang pendidikan. "Dan itu sudah ada, tapi memang rasionya kecil," tuturnya.
Dia pun sempat menyebut istilah pribumi dan nonpribumi tak relevan lagi digunakan saat ini karena menghambat konsep Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut dia, istilah pribumi tak terbatas ditujukan pada etnis tertentu saja. "Tatkala seseorang merasa memiliki dan membela habis-habisan eksistensi negeri ini, dia pribumi. Tapi, kalau tak merasa begitu, malah ngaco saja kelakuannya, itu bagi saya nonpribumi," kata Wiranto.
Diskusi tersebut diadakan atas kerja sama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Acara itu juga dihadiri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dan kalangan pengusaha.
YOHANES PASKALIS
Simak:
Antasari Azhar Dijadwalkan Bertemu Presiden Jokowi
Rumah Patrialis Akbar Sepi, KPK Lakukan Penggeledahan?
