TEMPO.CO, Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, kekurangan sedikitnya 600 guru berstatus pegawai negeri sipil. Kekurangan guru terbanyak pada tingkat sekolah dasar.
Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) Kota Cirebon, untuk guru SD kekurangan sebanyak 400 orang, guru SMP kekurangan sebanyak 116 orang dan guru SMA kekurangan sebanyak 84 orang.
“Jumlah kebutuhan minimal guru SD sebanyak 1.384 orang,” kata Kepala BK Diklat Kota Cirebon, Anwar Sanusi, Senin 7 November 2016.
Adapun perinciannya tediri dari 1.009 guru kelas,145 guru agama, 140 guru pendidikan jasmani dan kesehatan serta 90 guru muatan lokal.
Sedangkan jumlah total guru SMP dari 18 SMP Negeri saat ini tercatat sebanyak 641 orang. Padahal jumlah kebutuhan guru SMP saat ini sebanyak 757 orang. Sedangkan untuk jumlah guru dari 9 SMA di Kota Cirebon saat ini tercatat sebanyak 458 orang. Padahal jumlah kebutuhan sebanyak 540 orang guru.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jaja Sulaeman, menegaskan jumlah kekurangan guru terbanyak untuk tingkat SD. “Sejumlah sekolah bahkan hanya memiliki 3 atau 4 guru berstatus PNS,” kata Jaja.
Padahal setidaknya satu sekolah minimal harus memiliki 6 guru kelas, satu guru bidang studi, satu orang kepala sekolah dan satu penjaga sekolah. "Pengangkatan guru SD dulu kan zaman guru Inpres, sehingga sekarang ini hampir bersamaan memasuki usia pensiun," katanya.
Di sisi lain ada larangan mengangkat pegawai atau guru honorer. Kalau moratorium pengangkatan PNS tidak segera dihentikan, maka menurut Jaja memasuki 2019 hampir bisa dipastikan guru SD hampir habis. “Karena sebanyak 700 guru akan memasuki usia pensiun,” kata Jaja. Kondisi yang terjadi saat ini menurut Jaja sangat dilematis.
Namun Jaja mengakui, sekalipun tidak ada larangan mengangkat honorer, pihak Disdik maupun sekolah tetap kesulitan untuk membayar honor guru. “Karena keterbatasan anggaran,” kata Jaja.
Karenanya untuk menghadapi kondisi tersebut Disdik akan mengambil kebijakan efisiensi menagemen dengan menggabungkan SD yang ada dalam satu kawasan. “Mulai 2017 kami akan melakukan merger terhadap sejumlah SD yang ada dalam satu kawasan. Untuk efisiensi manajemen,” kata Jaja.
Ivansyah
