TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali akan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan untuk membahas penanganan vaksin palsu, Kamis siang ini, 14 Juli 2016. Sejumlah pertanyaan sudah disiapkan untuk dijawab oleh pemerintah.
Anggota Komisi Kesehatan, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah menjelaskan isi kandungan dari vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. "Begitu pula tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi," katanya lewat pesan pendek, Kamis, 14 Juli.
Politikus Partai Amanat Nasional ini meminta nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu agar dibuka. "Selain itu, perlu diperjelas apakah penggunaannya sengaja atau tidak," ucapnya.
Pemerintah diminta mengungkapkan secara terbuka jaringan vaksin palsu tersebut, dari produksi, distribusi, sampai pelakunya. "Termasuk jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut," tuturnya. (Baca: DPR: Kinerja Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu Lambat)
Selain itu, harus ada jaminan penegakan hukum kepada para pelakunya sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa pada masa mendatang. Saleh menambahkan, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa peredaran vaksin palsu dapat dihentikan dalam waktu dekat. Sebab, perlu dijelaskan mengenai cara pemerintah menghentikannya. "Sehingga kepercayaan masyarakat dapat dikembalikan."
Penjelasan mengenai penanganan yang akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban harus dilakukan pemerintah. “Ini penting mengingat wacana vaksin ulang masih menjadi perdebatan di masyarakat," ujar Saleh. (Baca: Rumah Sakit Terlibat Vaksin Palsu, DPR: Copot Dirutnya!)
Rapat kerja DPR dan Kementerian Kesehatan berlangsung berkali-kali dalam sepekan ini. Dewan mempertanyakan ihwal vaksin palsu. Sampai-sampai, Dewan memutuskan menunda pembahasan anggaran kesehatan. (Baca: Anggaran Kemenkes Ditunda, DPR Fokus Ungkap Vaksin Palsu)
AHMAD FAIZ
