Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bambang Soesatyo: Noviyanti Bukan Sekretaris Komisi III  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Suasana ruangan anggota DPR komisi III dari fraksi Demokrat I Putu Sudiartana yang disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Juni 2016. KPK menangkap empat orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) semalam, keempat orang tersebut salah satunya I Putu Sudiartana anggota Komisi Hukum DPR RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suasana ruangan anggota DPR komisi III dari fraksi Demokrat I Putu Sudiartana yang disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Juni 2016. KPK menangkap empat orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) semalam, keempat orang tersebut salah satunya I Putu Sudiartana anggota Komisi Hukum DPR RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengklarifikasi kabar keterlibatan Sekretaris Komisi Hukum Noviyanti dalam perkara Putu Sudiartana. Bambang mengatakan Noviyanti, yang ditangkap bersama Putu, adalah asisten pribadi Putu.

"Untuk menghindari kesalahpahaman dan merugikan pihak yang kebetulan namanya sama, Noviyanti yang kena operasi OTT KPK bukanlah staf Sekretariat Komisi III," kata Bambang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Bambang berharap kabar tentang Noviyanti diluruskan. Saat ini, kata dia, Noviyanti tetap bekerja di Sekretariat Komisi. "Noviyanti dan Ipin yang terjaring OTT KPK adalah sekretaris dan staf tenaga ahli pribadi Bapak Putu, selaku anggota DPR RI," ujarnya.

Ditemui di kantornya, Noviyanti mengkonfirmasi kabar ihwal tertangkapnya anggota Komisi III, I Putu Sudiartana. Menurut dia, Noviyanti yang ditangkap KPK adalah sekretaris pribadi Putu. "Kalau Noviyanti, Sekretaris Komisi III, itu saya. Kalau Noviyanti yang ditangkap adalah asisten pribadi Pak Putu," katanya.

Noviyanti mendengar kabar tertangkapnya Putu sekitar pukul 22.00, Selasa malam, 28 Juni 2016. Namun ia tidak mengetahui kronologi penangkapan tersebut. "Kasusnya tidak ada kaitan dengan Komisi III," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Putu Sudiartana, politikus Partai Demokrat, dicokok KPK bersama tiga orang lain. Dua di antaranya adalah Noviyanti, asisten pribadi Putu, dan suami Novianti. Ketua KPK Agus Rahardjo belum mau menjelaskan kasus yang melibatkan keempatnya.

KPK juga telah menyegel ruang kerja Putu di lantai 9 Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan. Ruang Fraksi Demokrat juga tampak sepi. Tak tampak satu pun anggota DPR dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

ARKHELAUS W 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

10 jam lalu

Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar

Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.


Ketua Umum IMI Dukung Adventure Offroad di Kebumen

11 jam lalu

Ketua Umum IMI Dukung Adventure Offroad di Kebumen

Kejuaraan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para offroader sehingga mampu menaklukan berbagai lintasan yang berat.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

12 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

16 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

21 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.