TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan akan mempercepat pemberian vaksin dasar di daerah-daerah yang diduga menjadi tempat peredaran vaksin palsu. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan Kementerian Kesehatan akan mengambil alih langsung dan memberikan imunisasi dasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kami tidak akan menunggu lagi. Kami cover dari daerah langsung," ucap Nila di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016. Ia menuturkan saat ini polisi terus menyelidiki kasus peredaran vaksin palsu. Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan sedang mengambil sampel vaksin yang diduga palsu.
Adapun Kementerian Kesehatan, ucap Nila, sudah memberi instruksi kepada dinas kesehatan untuk mengamankan vaksin yang sudah ada. Menurut dia, distribusi vaksin melalui dinas kesehatan merupakan kegiatan legal dan bagian dari program pemerintah. Vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat yang bisa didapat di puskesmas. "Bio Farma yang keluarkan dan didistribusikan BPOM," ucapnya.
Sebelumnya, BPOM sedang memeriksa vaksin palsu yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemeriksaan itu dibantu 32 balai BPOM di Indonesia. Sejauh ini BPOM menemukan empat lokasi baru. Sedangkan tiga lokasi temuan sebelumnya ialah di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Bekasi.
Menteri Nila menambahkan, Kementerian akan fokus memeriksa data peredaran pada 2016. Ia menilai butuh pemeriksaan yang mendalam bila harus memeriksa data peredaran sebelum 2014. "Yang jelas, data 2016 ini akan betul-betul ditelusuri," ujarnya.
Pekan lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap pembuatan vaksin palsu. Hingga saat ini, baru ditahan tujuh pelaku pemalsuan, yang terdiri atas produsen dan distributor. Petugas menemukan lima vaksin palsu yang terdiri atas Tubercullin untuk vaksin penyakit TBC, Pediacel dan Triacel untuk vaksin penyakit tetanus, Bioset untuk penyakit yang disebabkan alergi, dan Hafren untuk penyakit hepatitis A.
ADITYA BUDIMAN | MITRA TARIGAN
