TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tjahjo Kumolo mengungkapkan proses pemilihan calon Kepala Kepolisian RI hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi calon tunggal yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Tjahjo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan telah memperbolehkannya mempublikasikan proses yang terjadi, sebelum akhirnya muncul nama Tito sebagai satu-satunya calon Kapolri. Menurut Tjahjo, ada beberapa opsi yang ditawarkan kepada Presiden Jokowi, sebelum akhirnya Tito yang dipilih.
"Kompolnas solid di bawah Bapak Menkopolhukam. Dari rapat ke rapat, yang disampaikan atas nama Kompolnas kepada Presiden, ada tiga opsi," ujar Tjahjo mewakili Luhut, Rabu, 15 Juni 2016.
Tjahjo mengatakan opsi pertama adalah memperpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003, masa dinas aktif anggota Polri bisa diperpanjang 2 tahun, yakni dari 58 tahun menjadi 60 tahun.
Opsi kedua, ujar Tjahjo, ialah mempertimbangkan nama-nama yang diajukan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri. Ada tiga nama yang diusulkan Wanjakti, yakni Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dan Irwasum Komjen Dwi Priyatno.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan nama Tito Karnavian awalnya akan dimasukkan ke usulan Wanjakti. Namun Tito menolak dengan alasan berfokus ke tugasnya di BNPT, meski disinyalkan oleh Badrodin ada pertimbangan usia yang terlalu muda dan melangkahi senior.
Penolakan Tito itu memunculkan opsi ketiga dengan mempertimbangkan usulan Kompolnas. Menurut Tjhajo, Kompolnas mengajukan nama sesuai dengan usulan Wanjakti, ditambah Tito Karnavian, yang dianggap sebagai bintang tiga paling berprestasi. Sebagaimana telah diketahui, Presiden Jokowi akhirnya memilih Tito.
"Dari sistem kepolisian sah (meski usianya muda). Panglima TNI angkatan 83, Badrodin Haiti 83, dan Tito 87. Gak ada masalah. Itu pilihan Presiden," tutur Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, empat nama itu diberikan kepada Presiden Jokowi 2 hari lalu. Luhut langsung menyerahkannya sendiri kepada Presiden.
Senin malam kemarin, Luhut memang berkunjung ke Istana. Namun, ketika itu, ia membantah kunjungannya untuk memberikan usulan calon Kapolri dari Kompolnas. Menurut dia, kunjungannya tersebut untuk membahas konflik Laut Cina Selatan. "Cuma ngomong South Cina Sea, akan kami rapatkan," ujarnya.
ISTMAN MP
