Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Ada Anggota DPR di Festival Antikorupsi

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Sejumlah peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi membawa atribut saat mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul
Sejumlah peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi membawa atribut saat mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul "Bersihkan DPR" sekaligus merayakan Hari Antikorupsi Se-dunia. ANTARA FOTO/M. Ali. Wafa
Iklan

TEMPO.CO, Bandung- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pegiat komunitas di Kota Bandung menggelar event akbar peringatan antikorupsi internasional selama dua hari sejak tanggal 10 hingga 11 Desember 2015 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung. Event Festival Antikorupsi itu dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala daerah, namun tidak ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tampak hadir di sana, Kamis, 10 Desember 2015.

Pantauan Tempo, para menteri yang datang ke acara tersebut di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perhubungan Igansius Jonan, dan Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moeloek. Awalnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara tersebut, namun, dengan alasan kesehatan, presiden batal datang ke Bandung. Selain para menteri, kepala lembaga negara seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua DPD, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Tengah pun nampak hadir mengikuti serangkaian acara pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Namun, tak terlihat satupun anggota DPR RI yang hadir dalam acara itu.

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana KPK Taufiqrachman Ruki mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerjasama memberantas korupsi. “Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," ujar Ruki.

Karena itu, Ruki menambahkan, pimpinan KPK mengimbau segenap pihak yang masih berfikir untuk bisa memberantas korupsi. “Daripada menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan tujuan untuk melemahkan lebih baik kita gunakan energi yang ada untuk melakukan review atas sistem dan introspeksi perilaku yang masih koruptif," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Menteri Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, acara tersebut sangat penting untuk mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari korupsi. Saat ditanya ihwal tak ada satupun anggota DPR yang datang ke acara itu, Luhut enggan berkomentar. "Tanya aja yang bersangkutan," ujar Luhut.

Kegiatan utama Festival Antikorupsi 2015 dipusatkan di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung selama dua hari. Pada acara tersebut digelar acara Forum Dialog Nasional Manajemen Pengendalian Gratifikasi, Workshop Pengaduan Masyarakat, Peluncuran Boardgames Digital, Seminar Parenting Antikorupsi, Seminar ‘Saya, Perempuan Antikorupsi’, Panggung Kreatifitas ‘Aku Anak Jujur’ dan Lelang Barang gratifikasi.

IQBAL T. LAZUARDI S

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

14 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

18 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Keunikan Stadion Siliwangi, Lokasi Konser Sheila on 7 di Bandung, Pernah jadi Markas Tim Sepak Bola Militer Belanda

1 hari lalu

Sheila on 7 saat tampil di Swara Prambanan di kawasan Candi Prambanan, 31 Desember 2023. Foto: Istimewa.
Keunikan Stadion Siliwangi, Lokasi Konser Sheila on 7 di Bandung, Pernah jadi Markas Tim Sepak Bola Militer Belanda

Di Bandung, Sheila on 7 akan mangung di Stadion Siliwangi. Awalnya stadion itu bernama lapangan SPARTA, markas tim sepak bola militer Hindia Belanda.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.