Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Ada Anggota DPR di Festival Antikorupsi

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Sejumlah peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi membawa atribut saat mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul
Sejumlah peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi membawa atribut saat mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat dengan judul "Bersihkan DPR" sekaligus merayakan Hari Antikorupsi Se-dunia. ANTARA FOTO/M. Ali. Wafa
Iklan

TEMPO.CO, Bandung- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pegiat komunitas di Kota Bandung menggelar event akbar peringatan antikorupsi internasional selama dua hari sejak tanggal 10 hingga 11 Desember 2015 di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung. Event Festival Antikorupsi itu dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala daerah, namun tidak ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tampak hadir di sana, Kamis, 10 Desember 2015.

Pantauan Tempo, para menteri yang datang ke acara tersebut di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perhubungan Igansius Jonan, dan Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moeloek. Awalnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara tersebut, namun, dengan alasan kesehatan, presiden batal datang ke Bandung. Selain para menteri, kepala lembaga negara seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua DPD, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Tengah pun nampak hadir mengikuti serangkaian acara pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Namun, tak terlihat satupun anggota DPR RI yang hadir dalam acara itu.

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana KPK Taufiqrachman Ruki mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerjasama memberantas korupsi. “Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," ujar Ruki.

Karena itu, Ruki menambahkan, pimpinan KPK mengimbau segenap pihak yang masih berfikir untuk bisa memberantas korupsi. “Daripada menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan tujuan untuk melemahkan lebih baik kita gunakan energi yang ada untuk melakukan review atas sistem dan introspeksi perilaku yang masih koruptif," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Menteri Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, acara tersebut sangat penting untuk mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari korupsi. Saat ditanya ihwal tak ada satupun anggota DPR yang datang ke acara itu, Luhut enggan berkomentar. "Tanya aja yang bersangkutan," ujar Luhut.

Kegiatan utama Festival Antikorupsi 2015 dipusatkan di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung selama dua hari. Pada acara tersebut digelar acara Forum Dialog Nasional Manajemen Pengendalian Gratifikasi, Workshop Pengaduan Masyarakat, Peluncuran Boardgames Digital, Seminar Parenting Antikorupsi, Seminar ‘Saya, Perempuan Antikorupsi’, Panggung Kreatifitas ‘Aku Anak Jujur’ dan Lelang Barang gratifikasi.

IQBAL T. LAZUARDI S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

3 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

13 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

2 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.


DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

6 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

6 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

6 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.