TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Keadilan, Bivitri Susanti, berpendapat, Kejaksaan Agung seharusnya menghentikan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Alasannya, kasus Novel sarat muatan politik dan dianggap sebagai ajang balas dendam polisi terhadap KPK.
"Polisi seperti melempar bola panas ke Kejaksaan. Lebih baik Kejaksaan menerbitkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP)," katanya saat dihubungi, Kamis, 19 November 2015.
Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, sependapat dengan Bivitri. Ia pun menyarankan Kejaksaan memberikan deponering untuk Novel. Deponering berarti menutup atau menghentikan kasus untuk selamanya meski ada pergantian rezim. "Deponering ini demi kepentingan umum karena banyak kejanggalan dalam kasus Novel," ujar Hifdzil.
Hifdzil menjelaskan, kejanggalan tersebut berupa penyidikan yang dibuka kembali hingga penahanan Novel. Padahal mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menutup kasus sepupu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan itu. "Kasus ini terkesan dicari-cari, banyak kriminalisasi," tutur Hifdzil.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI telah melayangkan surat panggilan untuk Novel pada Rabu, 18 November 2015. Bareskrim akan menyerahkan Novel sebagai tersangka beserta alat buktinya kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung pada Senin mendatang.
Kasus Novel bermula saat ia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu pada 2004. Novel yang saat itu berpangkat iptu diduga menembak pencuri sarang walet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memerintahkan menghentikan kasus itu.
Kasus Novel kembali mencuat menyusul kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK dan sejumlah penyidik lain. Penyebabnya, KPK menetapkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.
DEWI SUCI RAHAYU
