TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla bercerita bagaimana strategi pemerintah melobi ketua partai politik yang tak propemerintah ketika pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015, Februari lalu. Mereka yang dilobi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa --sebelum digantikan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri --sebelum kepengurusan Golkar beralih kepada Agung Laksono.
JK mengatakan saat pembahasan APBNP 2015, pemerintah berusaha melobi partai-partai yang tak mendukung Kabinet Kerja Joko Widodo-JK seperti PAN, Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, serta PKS. "Saya setiap Minggu ketemu Ical, buktinya APBNP cepat selesai," kata JK ketika diwawancarai majalah Tempo di Kantor Wakil Presiden, Kamis pekan lalu, 19 Maret 2015.
Selain Ical, panggilan Aburizal Bakrie, kata JK, pemerintah melobi pula semua ketua partai koalisi non pemerintah. Menurut JK, yang membuat Prabowo, Ical dan Hatta menerima APBNP usulan pemerintah karena memiliki semangat pengusaha. "Kan sederhana, ini spirit pengusaha yang menjiwai. Ical, Prabowo dan Hatta pengusaha. Yang begitu selalu kooperatif untuk kemajuan bangsa," ujar JK.
Pria kelahiran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini mencontohkan, JK menyampaikan kepada Ical bahwa jika APBNP tidak segera disahkan, maka yang akan mendemonya adalah pengurus Golkar. Sebab, "Yang paling banyak kontraktor kan orang Golkar," ucap JK sambil tersenyum.
Sedangkan dengan Prabowo, JK mengaku sering berdiskusi dengan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat itu. "Saya ngomong dengan Prabowo, apa yang diharapkan dari bangsa ini?," kata JK dengan nada bertanya kepada Prabowo. Lalu, kata JK, Prabowo pun meresponnya dengan bertanya balik mengenai keinginan pemerintah terhadap Gerindra.
"Karena ini kepentingan bangsa. Pengusaha selalu berpikir begitu," kata JK. Saat bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor pada Januari lalu, Prabowo mengatakan partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Rusman Paraqbueq
