Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Temanggung Putuskan Turunkan Bupati

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Temanggung: Menyikapi tuntutan masyarakat, DPRD kabupaten Temanggung, Rabu (12/1) pukul 12.30 WIB menggelar rapat paripurna, untuk memutuskan menurunkan bupati Temanggung Toto Ari Prabowo. Hanya saja mereka tidak ingin mengulangi peristiwa yang terjadi di kabupaten Kampar, provinsi Riau, mereka ingin agar bupati turun dan segera disetujui Depdagri. Dalam rapat paripurna itu, 31 dari 45 anggota DPRD kabupaten Temanggung hadir. Lima dari enam fraksi yang ada di DPRD Temanggung memutuskan menyetujui penurunan Toto Ari Prabowo. Satu-satunya fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna yang mendadak itu adalah fraksi Partai Golkar. Sebelumnya, ribuan masyarakat Temanggung turun ke jalan mendesak agar DPRD segera menggelar rapat pleno untuk menurunkan bupati Temanggung. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Temanggung, Bambang Sukarno dan Muh. Sya'roni. Sedangkan piminan dari Partai Golkar, Tunggul Purnomo tidak hadir. Dalam rapat paripurna itu masing-masing fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan sikap fraksi. Fraksi PDIP dengan tegas menyatakan mendesak agar DPRD segera menurunkan bupati Toto Ari Prabowo. Begitu juga dengan fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Amanat Nasional, fraksi Persatuan Pembangunan, dan faksi Keadilan Sejahtera dan fraksi Demokrat, mereka sepakat agar bupati diturunkan. "Selama ini kita sudah menahan geram karena banyak kebijakan bupati yang tidak populer, kalau kita menurunkan bupati itu bukan sekedar amar ma'ruf tapi sekaligus nahi munkar," kata Wakil Ketua fraksi PPP, Abdul Wahab Wahid Mustofa, dalam rapat pleno tersebut. Anggota fraksi di DPRD kabupaten Temanggung berjumlah 45 orang, PDIP 10 orang, Golkar 11 orang, PKB enam orang, PAN lima orang, PPP delapan orang, PKS 4 orang dan PRD 1 satu orang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dahulu pendukung Toto, dalam rapat paripurna kali ini menyetujui Toto diturunkan. Usai rapat paripurna, ketua DPRD Temanggung mengatakan, DPRD segera mengajukan hak angket dan hak interplasi kepada bupati dan selanjutnya akan langsung diikuti dengan langkah menurunkan bupati. "Krisis kepemimpinan yang terjadi sekarang harus segera diakhiri, kami sangat prihatin karena putra-putri terbaik Temanggung ternyata memilih mundur daripada harus berseberangan dengan pimpinannya, maka tidak ada cara lain kecuali kami mendukung keinginan masyarakat yang lebih banyak dan putra-putra terbaik kami itu," kata Bambang. Rapat pariopurna ini hanya berlangsung selama satu jam hingga pukul 13.30 WIB.Syaiful Amin
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

3 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

6 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

28 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

35 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

39 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

44 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

44 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

50 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

53 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.