Hal tersebut dikatakan Kepala Negara menjawab pertanyaan seorang jemaah salat Jumat tentang kasus penghentian produksi PT EMOI, di Mesjid Baiturrahim, di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Jumat (23/3).
“Saya dengar pendapat ini di kalangan pemerintahan, kita harus hati-hati,” kata dia sambil menambahkan, kalau alasannya karena pihak GAM, maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara perundingan.
Tapi, kata Gus Dur, kalau sangkaan bahwa masalahnya berada di perusahaan itu sendiri, maka pemerintah akan menyediakan pengamanan pada perusahaan tersebut. Pengamanan ini dikenal dengan istilah operasi militer terbatas. Namun, kata Presiden, istilah operasi militer terbatas telah diartikan oleh masyarakat Aceh sebagai bentukan Daerah Operasi Militer (DOM) yang baru.
“Kita kirimkan dua batalyon tentara untuk menjaga instalasi-instalasi penting, seperti pabrik gas di Arun tersebut. Tentara tersebut tidak akan masuk ke kampung-kampung. Karena cara-cara seperti sweeping dan sebagainya sudah kita tinggalkan, kita sekarang menggunakan cara damai, yaitu dengan berunding,“ kata Gus Dur.
Dan sikap ini, sambung Kepala Negara, mendapat dukungan dari sejumlah negara, terutama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Collin Powel. (Siti Marwiyah)
