TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai membuka pendaftaran untuk seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK). "Kami mengundang orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap saksi dan korban untuk bergabung mengikuti seleksi," kata Direktur Jendral Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (12/4). Menurut Harkristuti langkah ini merupakan tindak lanjut dari keluarnya peraturan presiden RI nomor 13 tahun 1997 tentang susunan panitia seleksi serta tata cara dan pemilihan anggota LPSK. "Kemarin kan sudah ada peraturannya, jadi sekarang kita tindak lanjuti," ujarnya. Panitia seleksi, kata Harkristuti, terdiri dari dua pemerintah dan 3 masyarakat. Mereka adalah Dirjen HAM Depkumham Harkristuti Harkrisnowo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Abdul Wahid, Teten Masduki, Indriato Senoaji dan Rita Serena Kolibonso. Ditanya mengenai latar belakang pembentukan LPSK, Harkristuti mengatakan "Agar pemerintah menyiapkan anggaran dari APBN, karena kalau LSM kan siapa yang mau ngurusi nggak ada dananya,". Dia juga mengatakan seleksi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perlindungan saksi dan korban. Kartika Candra
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
27 hari lalu
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
LPSK Bisa Berikan Perlindungan Segera untuk Saksi Sengketa Pilpres
33 hari lalu
LPSK Bisa Berikan Perlindungan Segera untuk Saksi Sengketa Pilpres
LPSK bisa lebih cepat memberikan perlindungan darurat dalam situasi genting.
Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
17 Februari 2024
Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
26 Desember 2023
513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
19 Desember 2023
KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.
Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
15 November 2023
Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September
21 Agustus 2023
Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September
Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.
Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi
18 Agustus 2023
Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi
TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi
14 Juli 2023
Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi
Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.
