Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dipertanyakan kesanggupannya menyelesaikan persoalan negara. Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, kredibilitas anggota yang duduk dalam dewan itu masih perlu diuji.Menurut dia, kredibilitas dan kemampuan mereka belum teruji. "Keberadaan dewan kemungkinan adanya akomodasi politik," katanya dalam obrolan di Marios Place, Sabtu (7/4).Dia menambahkan, perekrutan anggota dewan tersebut tidak bisa dielakkan dari akomodasi politik. Sehinnga mengkhawatirkan adanya peran yang kurang netral. Dia mencontohkan mengambil praktisi dari perguruan tinggi, seharusnya yang memiliki kadar keilmuan tinggi.Faisal membandingkan dengan tim penasehat ekonomi yang dibentuk pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. "Saat itu tim ekonomi memberikan saran kepada pemerintah secara terbuka dan tajam," katanya. Pengamat Politik CSIS Indra J Piliang menambahkan, pengangkatan anggota dewan melalui akomodasi politik akan bermasalah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden melarang dewan itu memberikan transparansi kinerja maupun penggunaan dananya kepada publik. Termasuk, kata dia, laporan dewan sebagai pertimbangan kepada presiden. Hal ini, sulit bagi publik melihat kinerjanya dan Badan Pemeriksa Keuangan pun akan kesulitan mengaudit penggunaan dananya. "Kita hanya bisa berdoa supaya kinerja dewan ini memperbaiki kondisi bangsa," katanya.Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Sosial dan Budaya Subur Budi Santosa mengatakan, masyarakat tidak perlu menyangsikan kinerjanya. "Dewan ini diminta atau tidak diminta akan memberikan pertimbangan kepada presiden," katanya. Menurut Subur, dirinya sudah 2 tahun yang lalu ditawari presiden untuk menjadi salah satu anggota dewan. "Tentu banyak pertimbangan oleh presiden dalam memilih anggota dewan itu," katanya.Eko Ari Wibowo
Iklan
