Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Poso dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima sengketa tersebut karena bukan ranah kewenangannya. ”Ini menjadi bagian dari muatan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (12/3). Ini berawal dari permohonan sengketa kewenangan lembaga antara DPRD Poso Gubernur. Ketua DPRD Poso S menilai Gubernur Sulawesi Tengah telah melampaui kewenangannya karena melantik Bupati dan Wakil Bupati Poso tanpa rekomendasi atau persetujuan DPRD.Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponolele mensahkan dan melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Poso, Piet Inkiriwang dan Abdul Muthalib Rimi, hasil pemilihan kepala daerah pada Juli 2005. Gubernur melantik pasangan bupati dan wakil bupati itu pada 30 Agustus 2005 berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri. DPRD Poso mempersoalkan karena merasa tidak pernah memberikan surat rekomendasi pelantikan tersebut. Selain itu, sengketa pemilihan kepala daerah itu belum selesai diputus di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.Jimly mengatakan, sesuai dengan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, andaikata benar terjadi sengketa antara DPRD dengan gubernur, maka sengketa itu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.Salah seorang hakim konstitusi, Maruarar Siahaan, menyatakan pendapat berbeda. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan yang diajukan oleh DPRD Poso terhadap Gubernur Sulawesi Tengah itu. Sebab, kata Maruarar, sengketa kewenangan lembaga negara menjadi jurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi.Pengajuan perkara ini, lanjut dia, sudah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terutama dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 tahun 2006 pasal 2 yang menentukan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, salah satunya adalah DPRD. "Dengan alasan itu, seyogyanya mahkamah menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa," kata Maruarar.Kendati begitu, kata Maruarar, dari data dan bukti yang diajukan tampak jelas bahwa DPRD telah mendasarkan sikap lembaganya baik menyangkut keberatan hasil Pilkada dan proses penetapan calon terpilih dan pengusulannya tidak mengacu pada undang-undang yang berlaku. ”Sehingga karenanya tidak terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan permohonan seyogyanya juga harus ditolak,” jelasnya.Ketua DPRD Poso S. Pelima mengatakan menerima putusan tersebut. "Buat kami tidak ada masalah," katanya seusai sidang. Karena, kata dia, selama ini DPRD Poso tidak pernah mempermasalahkan hasil Pilkada. "Hanya prosesnya. Kenapa pelantikan bupati dan wakil bupati tidak melalui rekomendasi dan sidang paripurna DPRD," katanya.Pelima menambahkan, atas putusan itu DPRD Poso akan memikirkan langkah hukum selanjutnya. "Kami pulang dulu dan akan dirapatkan dengan anggota DPRD lainnya," katanya.Rini Kustiani
Iklan
