Pengembalian Rapelan Dicicil dari Potongan Gaji

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri, M. Ma'ruf mengakui, pengembalian dana rapelan tunjangan komunikasi intensif (TKI) Pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menggunakan cara-cara selunak mungkin yaitu lewat mekanisme potong gaji pada bulan berikutnya secara berangsur hingga akhir masa jabatan."Prinsipnya, kami ingin agar uang yang sudah terlanjur dibayarkan itu bisa dikembalikan secara selunaknya atau dipotong. Untuk tata caranya akan dituangkan melalui peraturan menteri," ujar Ma'ruf usai Rapat Terbatas membahas finalisasi Revisi PP 37/2006, di Kantor Presiden, Selasa (28/2).Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengakui pengembalian dana rapelan lewat potong gaji termasuk cara moderat."Bukan sanksi (bagi yang tidak mau mengembalikan). Kalau sudah dipotong gajinya kan sudah tidak bisa apa-apa. Ini sudah jauh lebih moderat walau setiap rumusan aturan tetap ada celah kalau dicari-cari," ujar YusrilYusril mengaku tidak bisa menjawab apakah cara pengembalian yang terkesan lunak ini merupakan pengakuan pemerintah atas kekeliruannya. "Saya tidak bisa jawab. Susah juga sih kalau sudah dibayar. Orang kalau sudah tidak ada uangnya mau bagaimana. Misalnya uanganya sudah dipakai untuk menyumbang konstituennya, mau minta kembali juga susah."Tata cara pengembalian dana rapelan, ujar dia, akan diatur detailnya dalam revisi PP 37/2006 tentang tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pemberlakuan revisi, ujar dia, tinggal menunggu finalisasi sejak kapan revisi mulai berlaku setelah itu menunggu tandatangan Presiden.Yusril menegaskan, anggota DPRD yang tidak mengembalikan tidak dianggap melanggar PP 37/2006 jika PP 37/2006 hanya dinyatakan dicabut saja. Praktis periode sejak dikeluarkan sampai berlaku itu sah.Kecuali, tambah dia, jika revisi PP 37/2006 selain menyatakan mencabut PP 37/2006 juga memberikan pengaturan spesifik tentang uang yang sudah dibayar. "Ini jadi lain ceritanya. Revisi PP 37/2006 tidak retroaktif. Artinya revisi PP 37/2006 mengatur pengembalian yang sudah dibayar. Tapi ini memang tetap dapat dipersoalkan."Yusril mengakui masih ada kemungkinan PP 37/2006 digugat di pengadilan. Karena, ujar dia, tiap satu keputusan pasti ada celah-celahnya. "Disitu kita harus memilih resiko yang lebih ringan. Itu saja. Setelah saya renungkan dalam-dalam dan saya kaji dari aspek hukumnya, tidak ada satu jalan keluar yang 100%, yang kokoh."Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriawati mengatakan, dalam revisi PP 37/2006, Pemerintah menetapkan besaran TKI Ketua DPRD provinsi berdasarkan 3 pengelompokan tinggi, sedang, rendah karena tingginya heterogenitas tiap daerah. "Kemampuan kemampuan keuangan daerah (KKD) Jakarta sebesar Rp 12 triliun dengan KKD Sulawesi Barat Rp 312 miliar bagi bumi dan langit"Pengelompokan besaran TKI yaitu sebesar 3 kali uang representasi bagi daerah dengan kondisi KKD tinggi (APBD-belanja PNS daerah lebih dari Rp 1,5 triliun). Daerah sedang (KKD Rp 600 miliar-Rp 1,5 triliun) sebesar 2 kali dan daerah rendah (KKD kurang dari Rp 600 miliar) sebesar 1 kali.Besaran perbandingan 3 : 2 : 1 ini berlaku juga bagi daerah kabupaten/kota dengan KKD tinggi (lebih dari Rp 0,4 triliun), KKD sedang (Rp 0,2-Rp 0,4 triliun) dan KKD rendah (kurang dari Rp 0,2 triliun). Selanjutnya lihat tabel.Dengan demikian, seorang Ketua DPRD provinsi misalnya di DKI Jakarta yang memiliki KKD Rp 12 triliun, akan mendapat TKI dan uang representasi plus tunjangan lain Rp 17,25 juta per bulan. Daerah sedang Rp 14,25 juta dan daerah rendah Rp 11,25 juta.Wakil ketua DPRD provinsi di daerah tinggi Rp 15,587 juta,daerah sedang Rp 12,587 juta dan daerah rendah Rp 9,587 juta dan anggota DPRD provinsi di daerah tinggi Rp 15,11 juta,daerah sedang Rp 12,112 juta dan daerah rendah Rp 9,112 juta.Untuk Ketua DPRD kabupaten/kota KKD daerah tinggi akan mendapat TKI Rp 12,12 juta per bulan. Daerah sedang Rp 10,02 juta dan daerah rendah Rp 7,92 juta.Wakil ketua DPRD kabupaten/kota di daerah tinggi Rp 10,9 juta,daerah sedang Rp 8,8 juta dan daerah rendah Rp 6,7 juta. Anggota DPRD provinsi di daerah tinggi Rp 10,6 juta,daerah sedang Rp 6,5 juta dan daerah rendah Rp 6,4 juta.Sementara jika ditambah dengan dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) yang tidak jadi bagian take home pay, ketua DPRD provinsi kemampuan keuangan tinggi mendapat Rp 35,25 juta, daerah sedang Rp 26,25 juta dan daerah rendah Rp 17,25 juta. Wakil ketua mendapat Rp 25,18 juta, daerah sedang Rp 18,58 juta dan daerah rendah Rp 13,18 juta.Untuk Ketua DPRD Kabupaten/kota daerah KKD tinggi mendapat Rp 24,72 juta, daerah sedang Rp 18,42 juta dan daerah rendah Rp 12,12 juta. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota KKD tinggi mendapat Rp 17,677 juta, daerah sedang Rp 13,057 juta dan daerah rendah Rp 9,277 juta.Sri Mulyani menambahkan,dengan revisi PP 37/2006 terjadi pengurangan beban APBD provinsi sebesar Rp 49,50 miliar atau 27,17% dari beban PP 37/2006 sebelum revisi Rp 182,17 miliar.Sementara,ujar dia, penghematan beban APBD Kabupaten/Kota dengan adanya revisi sebesar Rp 407,22 miliar atau 36,10% dari beban PP 37/2006 sebelum revisi Rp 1,128 triliun.Pengurangan beban APBD seluruh Indonesia, ujar Sri, Rp 456,72 miliar atau 34,86% dari beban sebelum revisi PP 37/2006 sebesar Rp 1,3 triliun.Pemerintah merevisi PP 37/2006 karena besar rapel bagi anggota dewan dinilai memberatkan anggaran negara. Masyarakat mendesak ketentuan merapel tunjangan per 1 Januari 2006 dibatalkan. Bahkan mendesak pemerintah membatalkan peraturan yang disahkan November lalu.Pemerintah, ujar dia, sudah membuat perhitungan jumlah daerah yang sudah membayar, daerah yang sudah membayar sekaligus sudah mengembalikan dan daerah yang belum mengembalikan. "Jumlah yang Itu sebenarnya jumlahnya minoritas dibanding mereka yang mengembalikan. Jadi tidak terlalu apa ya, kecuali mereka semua sudah mengembalikan.PP 37/2006, ujar dia, masih berlaku sampai hari ini. "Tapi jika dalam 2-3 hari finalisasi asas retroaktif selesai dan presiden menandatangani, PP 37/2006 akan dicabut."Badriah