Koalisi Nasional Minta Dukungan Kaum Agama Cabut PP Tunjangan DPRD

Minggu, 18 Februari 2007 14:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Nasional merupakan gabungan beberapa LSM menggalang dukungan lembaga keagamaan untuk mendesak pemerintah dalam pencabutan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.Koordinator Koalisi Nasional Arif Nur Alam mengatakan koalisi nasional akan terus menggalang dukungan dari lembaga keagamaan untuk medesak pemerintah agar mencabut PP itu. "Dalam penelitian, lembaga keagamaan memiliki tingkat kepercayaan 80 persen sehingga dianggap efektif untuk mengingatkan pemerintah," katanya saat dihubungi Minggu (18/2).Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ini menambahkan koalisi nasional akan terus menggalang dukungan untuk memperkuat desakan itu kepada pemerintah. Pekan lalu, Koalisi nasional telah melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Lembaga itu, kata Arif, mendukung penghapusan aturan itu. "Menurut mereka sudah saatnya kolusi itu diberantas," katanya.Selain itu, Koalisi ini juga akan segera meminta dukungan institusi hukum. "Selanjutnya kita akan minta dukungan dari institusi hukum mengungkap adanya gratifikasi yang diterima anggota DPRD," katanya. Tudingan gratifikasi itu berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah daerah yang telah menyiapkan dana untuk tunjangan DPRD. "Jika nantinya masuk dalam rekening bisa dianggap gratifikasi. Kita akan beri waktu satu bulan," katanya. Koalisi nasional meminta intitusi hukum bekerja efektif.Menurut dia, berlarut-larutnya penyelesaian peraturan ini akibat dasar hukumnya bermasalah. "Pasal-pasalnya bermasalah baik yuridis dan sosial politik," katanya. Sebaiknya, tambah dia, pemerintah segera mencabut pp itu. "Kan sudah pasti pp itu bermasalah," katanya.Pihaknya, kata dia, juga menuntuk agar asosiasi DPRD segera dibubarkan. Menurut dia, asosiasi itu tidak ada manfaatnya. "Kalau hanya untuk memperjuangkan nasib kelompoknya tidak perlu ada, kecuali untuk rakyat," katanya. Meskipun ada landasan hukum badan kerjasama DPRD dalam UU Pemerintahan Daerah, dia mengatakan dilihat dulu filosofi peran badan itu. "Kalau filosofinya untuk kesejahteraan rakyat ok saja, tapi kalau untuk seperti yang dilakukan sekarang tidak perlu," katanya. Badan Kerjasama ini, tambah dia, seharusnya berperan dalam membina kerjasama antar daerah. Menurut Arif, asosiasi itu tidak diperlukan jika partai politik dan DPRD bisa menjalankan peran kontrol.Eko Ari Wibowo

Berita Selanjutnya

Astrid Widayani menerima wayang Srikandi dari Ketua DPC Partai Gerindra Ardianto Kuswinarno di Solo, Jawa Tengah, Jumat 10 Mei 2024. ANTARA/Aris Wasita

Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?

7 menit lalu

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Video Pilihan

Peraturan Pemerintah dalam Sistem Presidensial

24 Juli 2017

Peraturan Pemerintah dalam Sistem Presidensial

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memicu kontroversi. Sebagian pihak menilai langkah ini lebih menggunakan pendekatan kekuasaan daripada persuasi. Sebab, berdasarkan peraturan ini, pemerintah dengan mudah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) hanya dengan memberikan sanksi administrasi, yakni pencabutan izin sebagai badan hukum, lalu bubarlah organisasi itu. Maka, peraturan ini akan mengancam keberadaan ormas di Indonesia, terutama yang kritis terhadap pemerintah.

Revisi PP 37/2006 Dinilai Kurang Tegas

23 Maret 2007

Revisi PP 37/2006 Dinilai Kurang Tegas

Menteri Dalam Negeri dinilai tidak tegas dalam melakukan revisi PP No 37/2006 khususnya mengenai tidak adanya sanksi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah menerima rapelan kenaikan tunjangan mereka.

DPRD Belum Tentukan Sikap atas Revisi PP 37

4 Maret 2007

DPRD Belum Tentukan Sikap atas Revisi PP 37

Kalangan DPR Daerah sampai Minggu (4/3) belum menentukan sikapnya atas keputusan pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Revisi PP 37 Harus Secepatnya Diterapkan"

2 Maret 2007

"Revisi PP 37 Harus Secepatnya Diterapkan"

DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta agar pemerintah segera menerapkan hasil revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota DPRD.

Tetap Beri Rapelan, DPR Diminta Turunkan Presiden

2 Maret 2007

Tetap Beri Rapelan, DPR Diminta Turunkan Presiden

"Karena presiden telah menerbitkan aturan yang koruptif, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006," ujar Agus Susilo dari Pengurus Pusat Lakpesdam Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Koalisi Nasional di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jumat (2/3).

MA : Pengembalian Rapelan Dicicil Tidak Langgar Hukum

1 Maret 2007

MA : Pengembalian Rapelan Dicicil Tidak Langgar Hukum

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan pengembalian rapelan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara dicicil tidak melanggar hukum. "Tidak apa-apa. Tidak melanggar prinsip retroaktif," kata Bagir seusai melantik Ketua Pengadilan Tinggi, di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (1/3).

Pengembalian Rapelan Dicicil dari Potongan Gaji

1 Maret 2007

Pengembalian Rapelan Dicicil dari Potongan Gaji

"Bukan sanksi (bagi yang tidak mau mengembalikan). Kalau sudah dipotong gajinya kan sudah tidak bisa apa-apa. Ini sudah jauh lebih moderat walau setiap rumusan aturan tetap ada celah kalau dicari-cari."

Pengembalian Rapel Tak Masuk Revisi PP 37

27 Februari 2007

Pengembalian Rapel Tak Masuk Revisi PP 37

Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf mengatakan mekanisme pengembalian uang rapelan tunjangan komunikasi tidak akan akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 tentang Susunan Kedudukan dan Tunjangan Komunikasi Anggota DPRD.

Mekanisme Pengembalian Dana Rapelan Timbulkan Dilema Hukum

16 Februari 2007

Mekanisme Pengembalian Dana Rapelan Timbulkan Dilema Hukum

Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sulit merumuskan mekanisme hukum pengembalian dana rapelan karena tidak dikenalnya istilah berlaku surut dalam hukum.

Golkar Sulawesi Tenggara Juga Akan Tegur Angotanya yang Tolak Revisi PP 37

15 Februari 2007

Golkar Sulawesi Tenggara Juga Akan Tegur Angotanya yang Tolak Revisi PP 37

Setelah DPD Jawa Tengah, kini giliran DPD Golkar Sulawsi Tenggara yang akan memberi sanksi kepada anggotanya yang menolak revisi PP 37 tahun 2006 tentang tambahan tunjangan komunikasi.