Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Geramnya Megawati Ketika Jokowi Dituding PKI

image-gnews
Presiden Jokowi dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan perihal situasi politik Indonesia di Istana Kepresidenan (Istman/Tempo)
Presiden Jokowi dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan perihal situasi politik Indonesia di Istana Kepresidenan (Istman/Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Soekarnoputrii ternyata juga geram dengan banyaknya tudingan tak mendasar kepada Presiden Joko Widodo. Mengamati seluruh pernyataan yang menuding Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menganggap seluruh tudingan kepada Presiden Jokowi itu sebagai tindakan pengecut.

BACA: Megawati Geram PDIP Disamakan dengan Partai Komunis

"Coba toh (Jokowi) dibilangnya itu PKI. Keturunan tidak jelas. Terus kemarin terakhir dibilang diktator. Saya bilang, sebenarnya maunya apa toh. Saya kan perempuan ya, tapi saya bilang, mbok sing jantan (yang jantan)," kata Megawati ketika memberikan pidato sambutan meresmikan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Minggu 10 September 2017.

Presiden kelima Indonesia ini mengingatkan, Joko Widodo adalah Presiden yang dipilih secara sah dan konstitusional. Harusnya, semua pihak menghormati proses itu dan menunggu proses pemilihan berikutnya.

BACA: Megawati Minta Orang yang Sebut Jokowi Diktator Berikan Bukti

"Kita itu punya presiden yo wes toh. Diterima dulu. Karena sudah dibuat secara konstitusional bahwa dia adalah presiden kita. Sudah tungguin, nanti kalau mau 2019, ayoo," katanya.

Megawati menyebutkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sopan santun. Karenanya, ia menyayangkan tindakan di luar kesopanan yang akhir-akhir ini banyak terjadi. "Kita ini bukan negara liberal, kita ini negara demokrasi dengan asas Pancasila. Punya sopan santun, kita ini orang timur," tegasnya.

Baca: Samakan PDIP dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karenanya, baiknya orang Indonesia mengutamakan sopan santun yang selama ini dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama bagaimana memperlakukan pemimpin negara. "Saya sampai mikir, sebenarnya orang Indonesia itu ndi (mana) ya sopane ya. Presiden sendiri digituin. Lah orang lain terus bikinnya kayak apa yo," katanya.

BACA: Jokowi: Mana yang Bener? Saya Ini Ndeso, Diktator Apa ...

Menurut Megawati, kebetulan saja PDIP memenangkan Joko Widodo menjadi Presiden. Namun sebelumnya, ketika PDIP kalah dalam Pemilu Presiden, tak perlu menjelekkan partai lain. " Mana saya pernah menjelek-jelekkan presiden lain yang bukan dari partai saya. Enggak toh. Saya diam saja, wong rakyatnya sudah memilih yang itu, saya ya ikut" kata Megawati.

BACA: Taufik Ismail: Tahun Ketiga Jokowi Mirip Kebangkitan PKI

Megawati meminta semua pihak menjaga aturan main, termasuk soal aturan main pemilihan presiden yang digelar setiap lima tahun sekali. Ia juga meminta semua pihak untuk menyampaikannya secara langsung permasalahannya soal aturan itu daripada menuding di luar dan tidak berdasar. "Mestinya datang dong konsekuen. Mohon maaf, Pak Jokowi, Bapak itu diktator. Kan pasti alasan apa. Begitu, kok beraninya di belakang" Kata Megawati.


WDA | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

4 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

6 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

6 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

8 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

9 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

9 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.