Ketua PBNU Said Aqil Siroj Anggap Aksi di Borobudur Salah Alamat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Said Aqil Siroj ikut berkomentar soal rencana Front Pembela Islam menggelar aksi bela Rohingiya di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah

    "Salah alamat. Lagipula, Walubi sini kan juga sudah mengeluarkan kecaman terhadap tindakan pemerintah Myanmar," ujar Said saat tiba di Istana Kepresidenan, Selasa, 5 September 2017, mengomentari rencana aksi bela Rohingya di Borobudur.

    Baca juga: Ini Aturan Jika Ingin Unjuk Rasa di Candi Borobudur

    Pada Jumat mendatang, FPI Jawa Tengah berencana menggelar aksi bela Rohingya di Candi Borobudur. Sejak Ahad lalu, kabar ihwal aksi bela Rohingya di Borobudur beredar di sejumlah grup WhatsApp.

    Said melanjutkan bahwa pemilihan Borobudur salah alamat. Sebab, menurutnya, tak ada kaitan antara Borobudur dengan kejadian Myanmar walaupun candi tersebut lekat dengan citra agama Buddha.

    Seharusnya, kata Said, umat muslim tidak membawa perkara yang ada di Myanmar ke arah agama. Ia berkata, kejadian di sana bukan konflik agama karena lebih ke konflik politik dan kesenjangan sosial saja.

    "Mereka (etnis Rohingiya) hanya sangat lemah dan ingin mendapatkan kewarganegaraan. Mereka gak dapat itu saja," ujar Said Aqil Siroj yang menganggap kejadian terhadap Rohingya sungguh kejam.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.