Solider Rohingya, Pemuda Muhammadiyah Minta Kader Tak Ikut Kepung Borobudur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. facebook.com

    Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah/Pangti Kokam Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan tidak pernah menginisiasi atau mengimbau Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) untuk melakukan aksi solidaritas Rohingya di Candi Borobudur.

    “Bahkan kami melarang melakukan aksi tersebut. Sebab, bagi kami, aksi tersebut tidak tepat,” ucapnya soal aksi di Candi Borobudur saat dihubungi Tempo, Senin, 4 September 2017.

    Dahnil menilai aliansi yang menggunakan nama Kokam dan Pemuda Muhammadiyah tidak strategis. Justru bisa mengakibatkan umat Islam di Indonesia dan Rohingya semakin tersudut.

    “Sebab, sama sekali tidak kaitan Borobudur atau umat Buddha di Indonesia dengan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar dan ekstremis Budha di Myanmar terhadap etnis Rohingya,” ujarnya.

    Selain itu, Dahnil meminta semua kader Muhammadiyah tidak mengikuti aksi tersebut. “Baik dengan menggunakan nama Pemuda Muhammadiyah maupun tidak,” katanya. Seharusnya, masyarakat berupaya terus membantu etnis Rohingya.

    Dahnil mengkhawatirkan aksi ini hanya untuk menggeser rasa simpati dan empati. “Ini kan yang aksi adalah kelompok lain yang memasukkan nama kami. Yang jelas, secara resmi, kami melarang kadir Kokam dan Pemuda Muhammadiyah,” ucapnya.

    Meski menolak aksi di Borobudur, Pemuda Muhammadiyah mendorong dan terus menyerukan sikap terang dan tegas kepada pemerintah, ASEAN, dan PBB terkait dengan krisis Rohingya. Dorongan ini untuk melakukan political pressure dan hard diplomacy serta memaksimalkan bantuan kemanusiaan yang mampu dimobilisasi.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.