Krisis Rohingya, Cak Imin Temui Para Biksu di Wihara Dharma Bakti

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, Maha Biksu Dutavira Mahasthavira mengelilingi  Wihara Dharma Bakti (Cin Te Yen) jl Kemenangan, Glodok, Jakarta,  3 September 2017. Kegiatan ini digelar untuk bersama-sama merajut sillaturahmi, persahabatan, serta persaudaraan dan solidaritas kepada masyarakat di Rohingya. TEMPO/Ilham Fikri.

    Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, Maha Biksu Dutavira Mahasthavira mengelilingi Wihara Dharma Bakti (Cin Te Yen) jl Kemenangan, Glodok, Jakarta, 3 September 2017. Kegiatan ini digelar untuk bersama-sama merajut sillaturahmi, persahabatan, serta persaudaraan dan solidaritas kepada masyarakat di Rohingya. TEMPO/Ilham Fikri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menemui para biksu  di Wihara Dharma Bakti (Cin Te Yen) di Jalan Kemenangan, Glodok, Jakarta Barat, Minggu, 3 September 2017.

    Muhaimin Iskandar datang ke Wihara Dharma Bakti untuk menggalang aksi solidaritas Rohingya adalah Kita. Cak Imin, demikian politikus ini disapa, mengajak sejumlah politikus PKB lainnya,  anggota Dewan Syuro PKB Abdul Gofur,  anggota DPR RI Daniel Johan dan Ida Fauziah. 

    Baca juga: Bisnis Migas di Myanmar Jadi Salah Satu Pemicu Konflik Rohingya?

    Para politikus itu menggelar dialog dengan Biksu Dutavira Mahasthavira yang akrab disapa Suhu Benny. Cak Imin ingi memahami fakta sesungguhnya apa yang dialami oleh orang orang Rohingya di Myanmar dan menggalang solidaritas bagi warga Rohingya.

    Cak Imin mengajak para biksu bersama-sama dengan para pemuka agama Buddha lainnya untuk menjadi bagian solusi konflik ini karena mayoritas masyarakat Myanmar beragama Buddha.

    Baca juga:  Indonesia Akan Bantu Selesaikan Tragedi Rohingya

    “Kita harus mengecam keras terhadap siapapun yang dengan keji melakukan kekerasan di Negara Bagian Rakhine itu.” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Cak Imin meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuat tim pencari fakta (fact finding) tentang konflik Rohingnya di Myanmar. Proses ini penting lantaran kasus ini sebetulnya telah berlangsung sejak lama dan upaya-upaya penyelesaian konflik selalu gagal.

    "Kita minta kepada PBB untuk membuah fact finding, karena perisitiwa yang sekarang sudah setahun lebih. Malah seminggu terakhir mengalami puncaknya," kata Cak Imin.

    Baca juga: SBY Minta Aung San Suu Kyu Segera Atasi Krisis Rohingya

    Cak Imin juga meminta PBB, untuk segera membentuk pasukan kemanusiaan guna membantu menyalurkan bantuan ke sana. Muhaimin juga mengajak seluruh tokoh agama, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN dan Asia untuk menekan Pemerintah Myanmar supaya bersedia membuka akses bantuan terhadap warga Rohingnya.

    "Kita mulai dari permintan terhadap Pemerintah Myanmar untuk membuka akses bantuan makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai kebutuhan mendesak melawan penyiksaan," ucapnya.

    Baca juga: Din Syamsuddin Dorong RI Inisiasi Intervensi Krisis Rohingya

    Menurut Muhaimin proses ini harus dilakukan karena prinsip kemanusiaan berada di atas segalanya. Karena itu, apapun permasalahannya ia mengimbau supaya selalu mengedepankan kemanusiaan dan tidak boleh lagi ada yg menerima penyiksaan, kekerasan bahkan pembunuhan.

    Ia juga berharap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk bisa terlibat dalam penyelesaian konflik ini. "Yang punya akses bagus hanyalah Indonesia. Dan Indonesia akan all out membantu dan menopang seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat Rohingnya," kata Muhaimin.

    Baca juga: NU dan Muhammadiyah Desak PBB Hentikan Krisis Rohingya

    Suhu Beni yang turut hadir mewakili seluruh pemuka agama Budha mengatakan dirinya sangat sedih dengan kejadian yang menimpa Rohingya. Dia juga mengimbau umat Buddha di seluruh dunia untuk berbuat sesuatu untuk kemanusiaan.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.