Aher Apresiasi Keseriusan Pemerintah Perangi Hoax

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aher Apresiasi Keseriusan Pemerintah Perangi Hoax

    Aher Apresiasi Keseriusan Pemerintah Perangi Hoax

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengapresiasi  keseriusan pemerintah dalam memerangi berita bohong atau hoax. Mabes Polri telah menangkap tiga orang tersangka kasus hoaks pada 23 Agustus 2017.

    Menurut Gubernur yang akrab disapa Aher ini,  hoax  tidak bisa diabaikan karena ketika membangun negara, dibutuhkan kestabilan. “Hoax ini serupa riak yang lama kelamaan bisa mengganggu pembangunan,” katanya usai  menerima penghargaan The Best Communicators 2017 dari PR Indonesia  di Bandung, Selasa, 29 Agustus 2017.

    Untuk itu, Aher  mengajak semua lapisan masyarakat agar bersama-sama melawan hoax. Aher kemudian mengapresiasi positif usulan adanya Hub untuk kroscek kabar kibul yang beredar di masyarakat terutama media sosial. “Ide hub yang mengemuka ini adalah kelompok bersama untuk melaksanakan kroscek oleh media mainstream yang dilaksanakan oleh jaringan wartawan di media mainstream dan diklarifikasi lalu ditulis juga oleh media mainstream agar cepat tersebarnya, tentu saja dengan mengedepankan cover  both side,” katanya.

    Menurut dia, jarak waktu penanganan berita hoax paling lama memerlukan waktu seminggu. “Kalau berita hoax  dua hingga tiga hari, paling lambat seminggu atau hari kedelapan harus ada klarifikasi. Kalau berlarut-larut, kasihan anak bangsa ini kalau energinya terkuras untuk komentari berita-berita hoax,” ucap Aher.

    Saat ini sudah ada web aplikasi, yakni Hoax Analyzer yang dapat mengidentifikasi apakah konten itu hoax atau fakta. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh tiga orang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah memenangkan kompetisi se-Asia Tenggara mewakili Indonesia dalam ajang Imagine Cup 2017. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.