Fraksi Golkar Setuju Anggaran Kunjungan Luar Negeri DPR Dinaikkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Robert Joppy Kardinal. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Robert Joppy Kardinal. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.COJakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal mengatakan Golkar menyetujui anggaran kunjungan luar negeri DPR dinaikkan. Lagi pula, kata dia, tidak semua anggaran tersebut nantinya akan dipakai.

    "Kalau sudah disepakati semua fraksi, semua setuju, ya kami, Golkar, setuju aja," kata Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 30 Agustus 2017.

    Baca juga: DPR Anggarkan Kunjungan Luar Negeri Rp 343,5 Miliar pada 2018

    DPR berencana menaikkan anggaran kunjungan kerja luar negeri mereka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 343,5 miliar atau 70 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.

    Berdasarkan dokumen tentang tambahan dalam pagu anggaran dan penyelesaian rencana kerja DPR tahun 2018, tertulis penambahan anggaran perjalanan Dewan ke luar negeri. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri nilainya Rp 246,6 miliar dan program penguatan kelembagaan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama internal sebesar Rp 96,9 miliar. 

    Anggaran kunjungan kerja (kunker) DPR RI selalu mengalami kenaikan sejak 2013 sampai 2016. Pada 2017, anggaran kunker mengalami penurunan sebesar 158,3 miliar dibanding tahun sebelumnya dari 360 miliar ke 201,7 miliar. Penurunan ini terjadi lantaran adanya moratorium kunjungan Dewan ke luar negeri yang diputuskan Ade Komaruddin saat menjabat Ketua DPR.

    Simak pula: BURT DPR Akan ke Jerman, Berikut Tujuan dan Perkiraan Biayanya

    Menurut Robert, kenaikan anggaran kunjungan luar negeri DPR tersebut masih sebatas wacana. Ia mengatakan semua itu harus diikuti dengan mekanisme yang jelas. "Yang penting mekanismenya harus jelas dan kepentingannya benar," ujarnya.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.