OTT Kemenhub, Luhut: Masalah Mental Pengin Cepat Kaya

Reporter

Editor

Budi Riza

Menteri Koodinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (kiri) dan Direktur Utama PT Adhi Karya, Budi Harto seusai melakukan peninjauan LRT Jabodetabek rute Cibubur-Cawang, 4 Agustus 2017. Luhut mengatakan bahwa dirinya dengan Budi Karya telah melihat hasil baru karya anak bangsa. TEMPO/Yovita Amalia

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sangat menyayangkan operasi tangkap tangan Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini karena Tonny sudah mau pensiun dari jabatannya.

"Saya sangat menyayangkan, kenapa Pak Tonny sampe begitu? Dia udah mau pensiun, masih saja begitu," ucap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Bisar Pandjaitan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sabtu, 26 Agustus 2017.

Baca: Begini Kronologi OTT KPK terhadap Dirjen Perhubungan

Menurut Luhut, pejabat pemerintah sudah diingatkan agar menjauhi korupsi. Apalagi saat ini semuanya semakin transparansi dengan sistem teknologi informasi sehingga mudah terkena OTT KPK. "Jadi saya pikir harus dihindari betul, sekarang pengawasan makin ketat, terbuka," ucap Luhut.

Baca: OTT di Kemenhub, Menteri Budi: Saya Mohon Maaf

Luhut mengatakan ke depan Presiden Joko Widodo juga sudah mau menaikkan remunerasi agar tidak terjadi korupsi lagi. Namun, kata Luhut, bukan itu saja untuk menghindari korupsi, melainkan juga melihat masalah mental. "Kita juga harus melihat mental, jangan kita ingin langsung cepat kaya atau bagaimanalah," ujar Luhut.

Terkait dengan pengawasan, ucap Luhut, pihak dari Menteri Perhubungan yang akan melakukannya agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Tonny pada Rabu malam, 23 Agustus lalu. Uang puluhan miliar rupiah yang berada di dalam tas itu diduga duit suap untuk Tonny. Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama, diduga memberikan ATM untuk menyuap Tonny terkait dengan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. KPK menetapkan Tonny sebagai penerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DIDIT HARIYADI






Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

4 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

2 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

2 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

2 hari lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

4 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

4 hari lalu

Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

Mantan Ibu Negara Honduras dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penyelewengan dana yang ditujukan untuk program sosial.


Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

4 hari lalu

Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

Mantan Menteri Kehakiman China dihukum seumur hidup dalam kasus korupsi, tapi ia disebut masuk kelompok yang tidak setia pada Xi Jinping


Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

4 hari lalu

Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

Selain Gubernur Papua Lukas Enembe, berikut sejumlah pejabat yang pernah melawan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.


Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

7 hari lalu

Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun).


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

7 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.