KPK Sita Keris, Tombak, dan Akik Tonny Budiono, Diduga Gratifikasi

Reporter


TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyita lima keris, sebuah tombak, lebih dari 5 jam tangan, dan 20 cincin batu akik dari mes Perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Gunung Sahari. Barang-barang tersebut resmi disita sejak Jumat, 25 Agustus 2017.

Benda-benda itu milik Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. "Barang-barang tersebut disita karena diduga merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tersangka. Total sekitar 50 item yang disita," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan pendek, Sabtu, 26 Agustus 2017.

Baca: Dirjen Hubla Ditangkap KPK, Menhub Tunjuk Penggantinya

Febri menuturkan KPK masih melakukan penilaian untuk melihat berapa harga barang-barang tersebut. Barang-barang itu akan menambah nilai gratifikasi yang diduga diterima Tonny Budiono.

Sebelumnya, KPK telah menyita 33 tas berisi uang Rp 18,9 miliar dari kamar Tonny di mes Perwira Dirjen Hubla. Tas ini ditemukan saat penyidik melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu, 23 Agustus 2017. Uang diduga diberikan kepada Tonny terkait dengan perizinan dan pengerjaan proyek-proyek di Dirjen Hubla pada 2016-2017.

Simak: Keris dan Tombak Tonny Budiono, Dirjen yang Kena OTT Ikut Disita

Febri berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat negara dan pegawai negeri untuk membiasakan diri menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. "Hal ini lebih tepat dilakukan agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari," katanya.

Febri menambahkan, jika dalam kondisi tertentu tidak dapat menolak, misalnya diberikan secara tidak langsung, penerima gratifikasi wajib melapor ke KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Pelaporan itu bisa menghapus pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 12 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Lihat: KPK Tetapkan Tonny Budiono Tersangka Suap Proyek Tanjung Mas

Tonny Budiono ditangkap penyidik KPK karena diduga menerima suap dari Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama. Suap diberikan terkait dengan pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Saat ditangkap, penyidik menemukan barang bukti berupa 33 tas berisi duit Rp 18,9 miliar dan 4 ATM dari bank yang berbeda. Salah satunya ATM Mandiri dengan sisa saldo Rp 1,174 miliar diduga berasal dari Adiputra.

MAYA AYU PUSPITASARI



KPK



Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

4 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

6 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

8 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

8 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

10 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

11 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

12 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

12 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.