KPK Duga Dirjen Hubla Terlibat Suap dalam Banyak Proyek

Reporter

Editor

Setiawan

Tonny Budiono, Dirjen Hubungan Laut Kemenhub. dephub.go.id

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini duit suap yang diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono tidak hanya terkait dengan satu proyek saja. KPK menemukan barang bukti berupa uang berjumlah Rp 20,74 miliar.

"Kami yakin itu tidak mungkin diberikan dalam satu kali transaksi dan sumber uang juga berasal dari berbagai pihak. Makanya saya bilang mulai 2016. Kami akan menelusuri itu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Kamis, 24 Agustus 2017.

Uang puluhan miliar rupiah yang diduga duit suap untuk Tonny itu ditemukan saat penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu malam, 23 Agustus 2017. Duit itu ditemukan dalam 33 tas dan ATM di tempat tinggal Tonny di mess Perwira Dirjen Hubla di Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Untuk uang yang berada di dalam tas, nilainya adalah sebesar Rp 18,9 miliar. Sementara ATM yang ditemukan berisi saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

Simak Pula: KPK Tetapkan Tonny Budiono Tersangka Suap Proyek Tanjung Mas

Basaria menduga ATM dari bank Mandiri itu berasal dari Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama. Adiputra diduga memberikan ATM itu untuk menyuap Tonny terkait dengan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Menurut Basaria, Adiputra sengaja membuka rekening fiktif untuk menyuap Tonny. Selanjutnya ATM rekening itu diberikan kepada Tonny dengan sejumlah uang yang ia transer di dalamnya.Tonny diduga telah menggunakan ATM itu untuk berbagai transaksi. "Misalnya hotel, biaya anak-anak," kata Basaria.

Basaria mengatakan lembaganya tidak menutup kemungkinan bakal menelusuri adanya pihak lain di Dirjen Perhubungan Laut yang turut menerima dana. "Nanti dikembangkan, karena dia sendiri masih lupa-lupa tadi."

Pada perkara ini, KPK menetapkan Tonny Budiono sebagai penerima suap. Ia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan Adiputra sebagai tersangka. Ia disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MAYA AYU PUSPITASARI






Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

1 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

13 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

13 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

14 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

15 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

15 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

15 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

16 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

21 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa