Kasus First Travel, Din Syamsuddin: Mana Pengawasan Pemerintah?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin memimpin rapat pleno XII dengan Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus Besar Nahdlathul Ulama dan PP Muhammadiyah, di Gedung MUI, Jakarta, 9 November 2016. Dewan Pertimbangan MUI menyatakan menyesalkan ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama yang kemudian pemicu Aksi Damai 4 November, sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin memimpin rapat pleno XII dengan Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus Besar Nahdlathul Ulama dan PP Muhammadiyah, di Gedung MUI, Jakarta, 9 November 2016. Dewan Pertimbangan MUI menyatakan menyesalkan ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama yang kemudian pemicu Aksi Damai 4 November, sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin menyesalkan peristiwa penipuan yang dilakukan biro perjalanan umroh dan haji, First Travel yang mengorbankan hampir 60 ribu jamaah dan menimbulkan kerugian hingga Rp 1 triliun.

    “Kalau sampai sekian bulan seperti itu saya mempertanyakan, dimana pengawasan negara dan pemerintah. Selain kepada pemiliknya, semua tersangka harus dimintai pertanggung jawaban,” ujar Din Syamsuddin di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 23 Agustus 2017, menanggapi kasus First Travel.

    Baca juga:

    Terus Bertambah, Sebanyak Inilah Utang First Travel

    Menurutnya pemerintah jangan sampai lepas tangan dalam menghadapi kasus ini. Din mengatakan kedepannya tanggung jawab yang diberikan tidak hanya secara legal, formal dan yuridis tetapi juga secara moral. “Nah ini lemahnya pengawasan dalam kehidupan bernegara ini karena ada budaya pembiaran dan permisif,” ujarnya.

    Baca pula:

    Bos First Travel Ditanya, Mas Gimana Rasanya Makan Uang Jemaah?

    Pemerintah diminta mengutamakan ketelitian dalam mengabulkan perizinan sebuah perusahaan atau biro haji dan umrah. "Rakyat sangat percaya dengan lembaga perusahaan seperti ini yang sudah mendapat izin. Hal ini harus dijadikan pelajaran kedepannya agar masyarakat tidak dirugikan," katanya

    Din juga berharap masyarakat dan pemerintah perlu waspada jika dari awal terdapat biro perjalanan umrah dan haji menawarkan paket perjalanan murah dengan pelayanan bintang lima. Pemerintah juga diminta untuk melakukan langkah antisipasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali.

    Terkait kasus First Travel yang menyita perhatian masyarakat, Din menyebut, “Kita harus mendukung penegakkan hukum pada yang terlibat dan pihak-pihak terkait dalam kasus ini,” kata Din Syamsuddin.

    KARTIKA ANGGRAENI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.