PPP Mengantongi 3 Nama Kader PPP di Pilkada Jawa Tengah 2018

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP terpilih, Romahurmuziy. ANTARA/M Agung Rajasa

    Ketua Umum PPP terpilih, Romahurmuziy. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Banyumas - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pimpinan Romahurmuziy (Romi) sudah mengantongi sejumlah nama yang dinilai layak maju di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

    "Target kami (PPP) menempatkan kader terbaik kami Akhmad Muqowam yang saat ini anggota DPD mewakili Jawa Tengah," kata Romi kepada Tempo di Graha Widyatama, Universitas Soedirman, Selasa, 22 Agustus 2017.

    Baca juga:

    Pilkada Jawa Tengah, Siapa Dua Kader PPP yang Daftar ke PDIP

    Romi menambahkan sebanyak 7 kader PPP yang saat ini sebagai anggota DPR RI masih belum menunjukan minat untuk maju di pilkada Jawa Tengah. Selain Ahmad Muqowam, kata Romi, dua kader PPP di daerah yang menunjukan minat diantaranya Ahmad Marzuki, bupati Jepara dan Abu Nafi, mantan Wakil Bupati Blora.

    Meski menilai elaktibilitas Ganjar Prabowo tinggi, dia masih belum memutuskan akan mendukung. Menurutnya, saat ini terlalu cepat dikarenakan PDIP masih belum memutuskan calon yang akan diusung. "Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tokoh lain lagi karena dinamika politik terus berkembang," ujarnya.

    Baca pula:

    Meski Masih Berkonflik, PPP Jawa Tengah Menangi Lima Pilkada

    "Kenyataannyaa di PDIP partai terbesar di Jateng. Tentu hanya PDIP yang menentukan karena setiap partai mempunyai otoritas," kataRomi.

    Meski mengakui Jawa Tengah merupakan basis PDIP, Ketua Umum PPP itu berharap kepemimpinan Jawa Tengah ke depan berasal dari kalangan partai Islam dan partai nasionalis. "Karena itu akan menjamin pilkada besok tidak panas. Kalau satu warna khawatir akan ada polarisasi santri dan abangan," ujarnya.

    BETHRIQ KINDY ARRAZY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.