TEMPO.CO, Nunukan - Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuka peluang kerjasama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal itu disampaikan Menteri Desa PDTT Eko Putra Sandjojo usai menerima penghargaan dari Bakamla sebagai warga kehormatan Bakamla di Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu, 16 Agustus 2017.
“Ini saya mendapatkan kehormatan dari Bakamla. Bakamla ini suatu badan yang penting di Indonesia,” kata Eko kepada awak media di Nunukan, Rabu, 16 Agustus 2017.
Baca juga:
Menteri Eko: Menemukan Korupsi Dana Desa? Hubungi Nomor Ini...
Bagi Eko, peran Bakamla yang bertugas untuk menjaga pantai dan keamanan di pulau terpencil memiliki banyak irisan dengan sejumlah program Kemendesa PDTT. Yakni, mengembangkan daerah Tertinggal, terluar dan terisolir (3T).
“Nah, dengan bantuan Bakamla nanti kita tindaklanjuti dengan suatu kerjasama yang lebih konkret. Untuk sama-sama bersinergi membangun desa yang 3 T tersebut,” kata Eko.
Baca pula:
Menteri Eko Gelar Kuis, Bagi Hadiah Untuk Warga Perbatasan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo menegaskan pihaknya siap membantu, terutama untuk problem akses ke daerah terpencil yang tak dapat diakses melalui jalur darat dan udara.
“Untuk itulah Bakamla membantu kehadiran program-program Kemendesa sehingga desa 3 T dapat sejajar dengan desa-desa lain,” kata Arie. “Kita juga pernah membantu Bank Indonesia melakukan penyebaran mata uang rupiah agar disini tidak menggunakan mata uang negara lain (Malaysia).”
Simak:
Gelar HUT RI ke 72 di Perbatasan, Menteri Desa: Soal Nasionalisme
Selain itu, dihadapan Menteri Eko dan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafiz, Bakamla memaparkan sejumlah persoalan yang rawan terjadi di perbatasan, mulai dari potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan narkoba hingga ancaman terorisme.
“Bentuknya pelanggarana wilayah, penyelundupan narkoba karena kita banyak pelabuhan tikus dan ada isu teroris,” kata Arie.
Bagi Bupati Nunukan, persoalan tersebut juga dapat diselesaikan dengan harapan adanya kerjasama antan instansi, salah satunya Pemkab Nunukan dengan Bakamla.
“Jadi memang Pak Menteri masih banyak persoalan di daerah seperti lintas narkoba. Karena ini mungkin konsekuensi kita di perbatasan, mungkin Bakamla nanti dapat membantu kita menangani itu,” kata Laura.
SAPRI MAULANA
