KPK Geledah Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang  

Reporter

Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono. Instagram.com/@Arifwicak01

TEMPO.COMalang - Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono menolak dikonfirmasi jurnalis setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi. "Masih istirahat di rumah, lelah," kata anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan, Priyatmoko Oetomo, Rabu malam, 9 Agustus 2017.

Priyatmoko, Ketua DPRD Kota Malang periode sebelumnya, mengaku tak mengetahui kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK tersebut. PDI Perjuangan, kata Priyatmoko, akan memberikan pendampingan hukum. "Pasti ada pendampingan hukum," ujarnya.

Baca juga: 
KPK Tetapkan Ketua DPRD Malang sebagai Tersangka
Ruang Digeledah KPK, Wali Kota Malang: Saya Tak Tahu Kasus Apa

Priyatmoko bersama sejumlah anggota Dewan lain sempat mendatangi rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Raden Panji Soeroso, Kota Malang. Sejumlah penyidik KPK saat itun tengah menggeledah rumah. Mereka mengumpulkan bukti dan dokumen yang terkait dengan dugaan korupsi tersebut.

Proses penggeledahan di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono berlangsung sejak sore hingga pukul 23.00. Penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perencana Ruang Kota Malang.

EKO WIDIANTO






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

3 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

16 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

17 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

18 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

19 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

20 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

20 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

21 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.