Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua ICMI Tak Setuju Patung di Kelenteng Tuban Dirobohkan

image-gnews
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, 6 Agustus 2017. Penutupan patung dilakukan karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. ANTARA/Aguk Sudarmojo
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, 6 Agustus 2017. Penutupan patung dilakukan karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. ANTARA/Aguk Sudarmojo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, tidak setuju apabila patung jenderal perang Cina, Kwan Sing Tee Koen atau patung Guan Yu di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur, dirobohkan. Alasannya, masyarakat tidak berhak merobohkan sesuatu hanya karena tidak sependapat.

Yang penting, kata Jimly, patung itu tidak digunakan untuk upacara dan dibiarkan dalam keadaan terbungkus seperti sekarang.  "Kalau sampai harus dirobohkan, itu salah. itu harus dicegah. Tidak boleh. karena tidak ada hak warga masyarakat yang berbeda pendapat merobohkan hak orang sepanjang itu udah ada izin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Baca juga: Massa di Jatim Demo Tuntut Patung di Kelenteng Tuban Dirobohkan

"Kecuali memang ada masalah dalam pembangunannya; tidak ada izin dan sebagainya. tapi yang bertindak tidak boleh masyarakat, harus aparat penegak hukum. jadi tetep masyarakat dari Surabaya, dari mana-mana, itu harus bersabar, jangan bertindak main hakim sendiri," katanya.

“Ini kan sudah dibangun, udah tanggung, dari sejuta masalah yang kita hadapi di Indonesia sekarang, ini ada patung sudah berdiri, ya sudahlah, gak usahlah harus dirobohkan," kata Jimly.

Ia berharap, ulama di Jatim bisa meredakan kelompok penentang patung. “Sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat umat Islam di Jawa Timur membantu meredakan umat, jangan dirobohkan,” kata Jimly. 

Menurut Jimly, kontroversi seputar patung setinggi 30 meter tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi semua. “Saya rasa ini harus jadi pelajaran bagi semua tokoh,” kata Jimly.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jimly menyebutkan bahwa sense of crisis atau sensitivitas semua tokoh yang terlibat adalah bahan pelajaran yang penting. Baik dari kaum minoritas dan kaum mayoritas harus menjaga ketenangan, karena itu adalah maksud utama dari toleransi.

Patung Guan Yu, menurut massa dari gabungan lembaga swadaya masyarakat yang berdemonstrasi memprotes keberadaanya Senin lalu, tidak ada kaitan sejarah dengan bangsa Indonesia.

Baca juga: Pemuda Khonghucu Tolak Patung di Kelenteng Tuban

Patung yang berdiri di wilayah tempat beribadah itu dinilai merupakan salah satu bentuk penjajahan Cina di Indonesia. Massa datang hampir satu bulan setelah patung yang kini ditutup dengan kain putih itu diresmikan pada 17 Juli 2017 oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Guan Yu sendiri merupakan jenderal yang turut membangun negara Shu Han pada masa Tiga Kerajaan di Cina. Adapun patung tersebut masih berstatus sengketa karena, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Hari Sunarno, IMB belum bisa dikeluarkan karena masalah hukum pada kepengurusan kelenteng lama dan baru.

STANLEY WIDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aksi 411 Digelar Hari Ini, Tuntut Penjara Suswono Buntut Kelakar Janda Kaya

1 hari lalu

Massa mengatasnamakan Laskar Santri Depok menggeruduk Polres menuntut dugaan penistaan agama yang dilakukan Suswono diusut tuntas, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Aksi 411 Digelar Hari Ini, Tuntut Penjara Suswono Buntut Kelakar Janda Kaya

Aksi 411 akan dikepalai David Darmawan selaku pihak yang melaporkan Suswono kepada Bawaslu Jakarta atas dugaan penistaan agama.


Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda

5 hari lalu

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan aksi demo kawal Mahkamah Konstitusi yang akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja. TEMPO/Subekti.
Kawal Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Patung Kuda

Unjuk rasa ini diikuti sekitar 2.000 buruh dari Jabodetabek. Mereka menuntut Undang-undang Cipta Kerja Dicabut.


1.270 Personel Gabungan Amankan Demonstrasi Buruh di Kawasan Monas

12 hari lalu

Sejumlah masa yang terdiri Partai Buruh serta Serikat buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja serta mencabut aturan Omnibus law di depan patung Kuda Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024 TEMPO/Muh Raihan Muzakki
1.270 Personel Gabungan Amankan Demonstrasi Buruh di Kawasan Monas

Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun depan. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja.


UMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen

12 hari lalu

Aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
UMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen

Partai Buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen pada Kamis, 24 Oktober 2024.


Polri Antisipasi Demonstrasi saat Pelantikan Prabowo-Gibran

16 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel pasukan pengamanan tamu VVIP pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Operasi pengamanan yang dilaksanakan 17-23 Oktober 2024 itu mengerahkan sebanyak 100.000 personel TNI dan 15.000 personel Polri. TEMPO/Subekti.
Polri Antisipasi Demonstrasi saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan polisi memperkirakan akan ada aksi demonstrasi saat pelantikan Prabowo-Gibran.


Massa BEM SI Demonstrasi Jelang Jokowi Lengser, Polisi Kerahkan 1.929 Personel Gabungan

18 hari lalu

Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk saat menggelar aksi di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Massa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa BEM SI Demonstrasi Jelang Jokowi Lengser, Polisi Kerahkan 1.929 Personel Gabungan

Massa dari BEM SI akan menggelar demonstrasi untuk mengevaluasi dan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi.


Pemberdayaan Petani, BRI Angkat Potensi Klaster Buah Kelengkeng di Tuban

30 hari lalu

Wiyono, anggota kelompok petani kelengkeng Desa Sugihan, Tuban, Jawa Timur, mengikuti bazar UMKM BRILiaN Independence Week 2024 di BRI Pusat Jakarta, pada 21 Agustus 2024. Dok. BRI
Pemberdayaan Petani, BRI Angkat Potensi Klaster Buah Kelengkeng di Tuban

Program Klaster Hidupku bertujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat rantai pasokan buah lokal, serta mendorong kemandirian dan daya saing petani di Indonesia.


Besok, 3.000 Buruh Tani Bakal Unjuk Rasa di Depan DPR dan Kementerian Agraria

42 hari lalu

Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria sekaligus Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2017 Dewi Kartika di Pancoran,  Jakarta Selatan, Ahad 24 September 2017. TEMPO / Alfan Hilmi.
Besok, 3.000 Buruh Tani Bakal Unjuk Rasa di Depan DPR dan Kementerian Agraria

Kaum buruh tani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lain juga akan mengikuti unjuk rasa di Jakarta.


TAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi Kawal Putusan MK

46 hari lalu

Massa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Jawa Barat menembakkan kembang api ke arah polisi saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pilkada serta tolak RUU Pilkada tersebut berakhir dengan gesekan antara mahasiswa dan polisi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
TAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi Kawal Putusan MK

TAUD menyatakan berhasil mengidentifikasi 254 korban kekerasan fisik yang dilakukan aparat saat demonstrasi Kawal Putusan MK.


Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka

47 hari lalu

Puluhan mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar aksi protes di halaman taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Selasa, 17 September 2024. Mereka menuntut Polresta Banda Aceh mencabut status tersangka terhadap enam mahasiswa Unimal dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap polisi. Istimewa
Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka

Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap enam mahasiswa Unimal yang kini berstatus sebagai tersangka setelah unjuk rasa di gedung DPRA.