Ketua ICMI Tak Setuju Patung di Kelenteng Tuban Dirobohkan

Reporter

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, 6 Agustus 2017. Penutupan patung dilakukan karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. ANTARA/Aguk Sudarmojo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, tidak setuju apabila patung jenderal perang Cina, Kwan Sing Tee Koen atau patung Guan Yu di Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur, dirobohkan. Alasannya, masyarakat tidak berhak merobohkan sesuatu hanya karena tidak sependapat.

Yang penting, kata Jimly, patung itu tidak digunakan untuk upacara dan dibiarkan dalam keadaan terbungkus seperti sekarang.  "Kalau sampai harus dirobohkan, itu salah. itu harus dicegah. Tidak boleh. karena tidak ada hak warga masyarakat yang berbeda pendapat merobohkan hak orang sepanjang itu udah ada izin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Baca juga: Massa di Jatim Demo Tuntut Patung di Kelenteng Tuban Dirobohkan

"Kecuali memang ada masalah dalam pembangunannya; tidak ada izin dan sebagainya. tapi yang bertindak tidak boleh masyarakat, harus aparat penegak hukum. jadi tetep masyarakat dari Surabaya, dari mana-mana, itu harus bersabar, jangan bertindak main hakim sendiri," katanya.

“Ini kan sudah dibangun, udah tanggung, dari sejuta masalah yang kita hadapi di Indonesia sekarang, ini ada patung sudah berdiri, ya sudahlah, gak usahlah harus dirobohkan," kata Jimly.

Ia berharap, ulama di Jatim bisa meredakan kelompok penentang patung. “Sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat umat Islam di Jawa Timur membantu meredakan umat, jangan dirobohkan,” kata Jimly. 

Menurut Jimly, kontroversi seputar patung setinggi 30 meter tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi semua. “Saya rasa ini harus jadi pelajaran bagi semua tokoh,” kata Jimly.

Jimly menyebutkan bahwa sense of crisis atau sensitivitas semua tokoh yang terlibat adalah bahan pelajaran yang penting. Baik dari kaum minoritas dan kaum mayoritas harus menjaga ketenangan, karena itu adalah maksud utama dari toleransi.

Patung Guan Yu, menurut massa dari gabungan lembaga swadaya masyarakat yang berdemonstrasi memprotes keberadaanya Senin lalu, tidak ada kaitan sejarah dengan bangsa Indonesia.

Baca juga: Pemuda Khonghucu Tolak Patung di Kelenteng Tuban

Patung yang berdiri di wilayah tempat beribadah itu dinilai merupakan salah satu bentuk penjajahan Cina di Indonesia. Massa datang hampir satu bulan setelah patung yang kini ditutup dengan kain putih itu diresmikan pada 17 Juli 2017 oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Guan Yu sendiri merupakan jenderal yang turut membangun negara Shu Han pada masa Tiga Kerajaan di Cina. Adapun patung tersebut masih berstatus sengketa karena, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Hari Sunarno, IMB belum bisa dikeluarkan karena masalah hukum pada kepengurusan kelenteng lama dan baru.

STANLEY WIDIANTO






RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

BEM UI menyatakan akan menngkonsolidasikan gelombang penolakan besar terhadap pengesahan RKUHP.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

1 hari lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

2 hari lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

2 hari lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

3 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

3 hari lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

3 hari lalu

Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih memuat sejumlah pasal karet. Salah satunya pasal 256 tentang Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi


Kabag Ops Polres Jakpus AKBP Saufi Salamun Terluka Kena Lemparan Batu Saat Amankan Demo di Patung Kuda

6 hari lalu

Kabag Ops Polres Jakpus AKBP Saufi Salamun Terluka Kena Lemparan Batu Saat Amankan Demo di Patung Kuda

Kabag Ops Polres Jakpus AKBP Saufi Salamun mengalami luka di kepala akibat lemparan batu saat amankan demo di kawasan Patung Kuda.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

7 hari lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

7 hari lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.