Mendagri Sebut Pengawasan Dana Desa Sudah Komprehensif  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pengawasan dana desa telah dilakukan komprehensif sesuai dengan skenario dan strategi pengawasan dana desa yang diatur Undang-Undang Desa.

"Skenario dan strategi pengawasan dana desa dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya sudah jelas diatur, mulai pusat hingga desa. Sudah jelas bahwa pengawasan dana desa sangat komprehensif berdasarkan regulasi," ujar Tjahjo dalam rilis di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.
Baca: KPK Akan Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dana Desa di Pamekasan

Tjahjo mengatakan Undang-Undang Desa mengatur pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sedangkan penyaluran dana desa oleh Kementerian Keuangan dan penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dia menyatakan, dari 74.910 desa yang menerima dana desa, terdapat kurang dari 500 desa yang mengalami permasalahan.

"Artinya, pengawasan sudah efektif dan tinggal ditingkatkan intensitasnya, mulai penyaluran, alokasi, hingga distribusi, atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban," tutur Tjahjo.
Simak juga: Pesan Presiden Jokowi agar Dana Desa Tak Dikorupsi

Ihwal operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dengan dana desa, menurut Tjahjo, menunjukkan perlu ditingkatkannya pemahaman dan koreksi konstruktif semua pihak. Juga mengenai arti penting pembinaan dan pengawasan berjenjang pengelolaan dana desa dalam satu kesatuan poros pemerintahan.

Tjahjo menambahkan, kompleksitas permasalahan dana desa saat ini seharusnya dijadikan momentum bagi semua pihak memahami kembali makna dan filosofi disusunnya Undang-Undang Desa. Makna yang dimaksud adalah untuk memajukan, memandirikan, dan menyejahterakan desa tanpa harus kehilangan jati dirinya dalam rangka mempercepat tujuan nasional, yakni terwujudnya kesejahteraan umum.

ANTARA






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

15 hari lalu

Viral Foto Kades Lukit Mandi Uang Diduga Dana Desa, Bagaimana Regulasi Alokasi Dana Desa?

Kades Lukit dari Meranti mandi uang, diduga dana desa. Apa sih alikasi dana desa ini, dan bagaimana proses mencairkannya?


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

18 hari lalu

Menteri Desa : Jangan Buat Desa Wisata Hanya Demi Cuan, Dasarnya Harus Pelestarian Alam

Menteri Desa mengatakan, desa wisata yang didahului upaya pelestarian alam, maka jalan menuju desa wisata akan lebih mudah terbentuk.


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

22 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.