TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dua organisasi kemasyarakatan, yaitu Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Keduanya ditemui secara terpisah oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.
Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan dalam pertemuan yang berjalan sekitar satu jam Presiden Jokowi menyampaikan soal ekonomi. Dua hal yang menjadi topik pembahasan ialah tentang pembangunan infrastruktur dan utang. "Beliau jelaskan akumulasi utang yang diwarisi bunganya cukup besar," kata Gomar.
BACA: Ray Rangkuti: Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi dan Prabowo
Di tengah kewajiban membayar utang dan terbatasnya APBN, ucap Gomar, pemerintah mesti mendorong investor datang ke Indonesia. Kehadiran investor diperlukan untuk membantu pembangunan infrastruktur. "Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam persaingan dengan negara-negara tetangga," kata dia.
Namun pembicaraan dengan sembilan perwakilan PGI tak melulu didominasi soal ekonomi. Gomar meminta kepada Presiden Jokowi agar menjelaskan setiap persoalan dengan lugas. Sebab, di era media sosial saat ini informasi yang disebarkan ke masyarakat bisa berubah. "Media sosial cepat berkembang. Informasi bisa dipelintir," ucapnya.
BACA: Jokowi Siap Hadapi Ancaman Prabowo-Yudhoyono
PGI juga berpesan kepada Jokowi agar tidak mundur oleh tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok radikal. Menurut Gomar, pemerintah sudah berada pada jalur yang benar. Ia pun mengapresiasi keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Masyarakat.
BACA: Wiranto: Jokowi Dipuji Dunia, di Dalam Negeri Kok Dihujat?
Usai menerima PGI, Presiden Jokowi menerima perwakilan GMNI. Senada dengan PGI, Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik mengapresiasi langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017. Secara khusus, kata dia, Presiden Jokowi meminta GMNI ikut berperan menangkal gerakan radikalisme di kampus-kampus. "GMNI siap menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah," ucap Chrisman
ADITYA BUDIMAN
