Penyuap Patrialis Akbar Dituntut 11 Tahun dan 10 Tahun 6 Bulan  

Reporter

Ng Fenny dan Hariman dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap hakim MK, Patrialis Akbar. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Basuki Hariman dan Ng Fenny, penyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, masing-masing dihukum selama 11 tahun dan 10 tahun 6 bulan penjara.

Jaksa menyatakan keduanya terbukti bersalah menyuap Patrialis Akbar sebesar US$ 50 ribu dan menjanjikan Rp 2 miliar. "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 31 Juli 2017.

Baca juga:
Patrialis Akbar Panggil Penyuapnya dengan Nama Ahok

Selain menuntut pidana penjara, jaksa juga meminta hakim mendenda Basuki dan Fenny masing-masing Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Jaksa membeberkan Basuki dan Ng Fenny telah berkali-kali memberikan uang kepada Kamaludin yang diperuntukkan bagi kepentingan Patrialis. Uang itu diberikan agar Patrialis membantu mereka memenangkan uji materi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015.

Baca pula:
Suap Hakim MK, Ada Kode-kode Rahasia Percakapan Patrialis Akbar

Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap. Pada 22 September 2016 di Restoran Paul Pacific Place, Basuki dan Ng Fenny menyerahkan duit US$ 20 ribu kepada Kamaludin. Pada 13 Oktober 2016 di restoran Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Basuki dan Ng Fenny menyerahkan US$ 10 ribu.
 
Selanjutnya pada 23 Desember 2016 di area parkir Plaza Buaran, keduanya kembali menyerahkan US$ 20 ribu kepada Kamaludin. "Yang mana US$ 10 ribu kemudian diberikan Kamaludin kepada Patrialis untuk kepentingan umrah," kata Lie. 
 
Jaksa juga mengatakan Patrialis terbukti menerima janji Rp 2 miliar dari Basuki. Fakta ini didukung keterangan Basuki yang menyatakan sanggup menyediakan Rp 2 miliar untuk mempengaruhi dua hakim lain, yaitu Arief Hidayat dan Suhartoyo.
 
"Adapun keterangan Patrialis yang menerangkan Kamaludin tidak pernah menyampaikan kepada dirinya soal Rp 2 miliar untuk mempengaruhi hakim hanya dalih karena bertentangan dengan alat bukti," ujarnya.
 
Menurut jaksa, hal-hal yang memberatkan keduanya adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdakwa tak jujur atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan di pengadilan.
 
Meski begitu, jaksa juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kedua terdakwa, yakni sopan selama pemeriksaan di persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.
 
Kuasa hukum Basuki dan Ng Fenny, Frans Hendra Winata, meminta waktu dua pekan untuk menyusun nota pembelaan. Namun permintaan itu ditolak majelis hakim. "Tetap kami sikapi dengan memberi waktu satu minggu untuk menyusun pembelaan," ujar ketua majelis hakim, Nawawi Pomolango, dalam sidang kasus suap Patrialis Akbar.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

2 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

3 hari lalu

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

3 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

4 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

16 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

18 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

18 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

24 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

27 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.