Dana Haji untuk Infrastruktur, Ketua MPR: Ajaklah Ormas Berdialog

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas haji melakukan scan tubuh pada seorang jamaah haji saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, 18 September 2016. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi adanya virus MERS-CoV pada jamaah haji usai menunaikan ibadah haji 2016. ANTARA/Septianda Perdana

    Petugas haji melakukan scan tubuh pada seorang jamaah haji saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, 18 September 2016. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi adanya virus MERS-CoV pada jamaah haji usai menunaikan ibadah haji 2016. ANTARA/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Malang - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengajak dialog organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Islam terkait keinginan pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

    "Saya kira karena itu dana umat bicaralah pemerintah dengan MUI, dengan NU, dan Muhammadiyah," kata Zulkifli di sela-sela acara "press gathering" di Malang, Jawa Timur, Jumat, 28 Juli 2017.

    Baca :

    2 Jenis Penyakit yang Mengintai Para Calon Jamaah Haji

    Zulkifli mengatakan masalah tersebut bukan pada persoalan setuju atau tidak setuju namun pemerintah seharusnya membicarakan terlebih dahulu.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik soal dana haji harus dipergunakan sesuai peruntukannya karena anggaran infrastruktur tidak boleh menggunakan dana haji. Menurut dia, infrastruktur itu padat modal sehingga apabila jika dana haji digunakan untuk infrastruktur bisa mengakibatkan kerusuhan.

    Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.