Ribut Presidential Threshold, Jokowi: Itu Produk Demokrasi di DPR

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut menimpali pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra ihwal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di UU Pemilu untuk Pilpres 2019 yang disebut lelucon politik.

Kepala negara mengatakan ambang batas pencalonan presiden merupakan hasil dari proses demokrasi. "Ini produk demokrasi yang ada di DPR. Ini produknya DPR, bukan pemerintah," kata Presiden Jokowi di Bekasi, Jumat, 28 Juli 2017.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kalau presidential threshold yang sudah disepakati jangan hanya dilihat benar atau salahnya saja.

Baca : Prabowo Sebut Presidential Threshold Lelucon Politik

Lebih dari itu, menurut dia, rakyat harus melihat kalau pembentukan UU Pemilu 2017 telah melewati proses demokrasi di parlemen. Bila ada pihak yang tidak terima dengan ketentuan tersebut, kata Jokowi, maka bisa ditempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau masih ada yang tidak setuju, bisa ke MK. Inilah negara demokrasi dan negara hukum," ucap dia. Dalam UU Pemilu 2017 yang telah disahkan DPR RI ada lima hal yang menjadi sorotan.

Yang paling banyak menimbulkan polemik ialah penetapan presidential threshold 20-25 persen. Mereka yang menolak beralasan pembatasan presidential threshold tidak bisa dilakukan karena Pemilu Legislatif dan Presiden dilaksanakan serentak.

Namun Jokowi mempunyai pandangan lain dengan memberikan sebuah contoh. Bila ambang batas pencalonan presiden berlaku nol persen lantas ada satu partai yang mengusung lalu ternyata sukses mendapatkan kursi presiden, ia memprediksi partai itu akan kesulitan di parlemen.

"Coba bayangkan nanti di DPR. Kami dulu yang 38 persen (koalisi partai) saja kan, waduh," ucap Jokowi.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan partai-partai yang menolak presidential threshold saat ini tapi tidak mempermasalahkan saat 2009 atau 2014 lalu. "Ingat. Dulu meminta dan mengikuti kok sekarang jadi berbeda," kata dia.

Simak juga : Prabowo Subianto Temui SBY Bahas Duet dengan AHY di Pilpres 2019?

Seperti diketahui, pada Pemilu 2009 dan 2014 ambang batas pencalonan presiden dipatok 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik pengesahan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan presidential threshold sebesar 20 persen. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuan dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.

"Presidential threshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Prabowo saat konferensi pers bersama SBY di Cikeas semalam dalam UU Pemilu untuk Pilpres 2019. "Saya tidak mau terlibat demikian."

ADITYA BUDIMAN | AVIT HIDAYAT






Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

12 jam lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Batik Parang: Dilarang di Tasyakuran Kaesang, Dibagikan Jokowi Saat Pernikahan Gibran

14 jam lalu

Batik Parang: Dilarang di Tasyakuran Kaesang, Dibagikan Jokowi Saat Pernikahan Gibran

Tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina, para tamu dilarang memakai motif batik parang lereng. Di pernikahan Gibran batik itu dibagikan Jokowi


H-3 Pernikahan Kaesang Pangarep, Hampir Separuh Kampung Erina Berselimut Tenda Megah Serba Putih

16 jam lalu

H-3 Pernikahan Kaesang Pangarep, Hampir Separuh Kampung Erina Berselimut Tenda Megah Serba Putih

Suasana sekitar rumah calon istri Kaesang Pangarep yang biasanya sepi menjadi padat kendaraan roda empat yang membawa barang untuk hiasan tenda-tenda.


Dilarang Dipakai Tamu Tasyakuran Kaesang dan Erina, Apa Itu Batik Parang Lereng?

17 jam lalu

Dilarang Dipakai Tamu Tasyakuran Kaesang dan Erina, Apa Itu Batik Parang Lereng?

Para tamu undangan tasyakuran pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono dilarang memakai batik motif parang lereng


Terpopuler Bisnis: 200 Ribu Ton Beras Impor Segera Masuk RI, Elon Musk Teratas di Daftar Orang Terkaya

22 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 200 Ribu Ton Beras Impor Segera Masuk RI, Elon Musk Teratas di Daftar Orang Terkaya

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 6 Desember 2022, dimulai dari 200 ribu ton beras impor akan masuk untuk mengamankan cadangan beras pemerintah.


Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

1 hari lalu

Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

Sesuai adat Jawa, Kaesang Pangarep wajib melalui satu tradisi yakni memberikan barang sebagai simbol ke kakak-kakak Erina Gudono karena belum menikah.


Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

1 hari lalu

Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku selama ini tak pernah mempermasalahkan apakah pemerintah mengambil kebijakan impor beras atau tidak.


Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

1 hari lalu

Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

"Presiden Joe Biden berkomitmen membantu meningkatkan transportasi rendah emisi di Indonesia," kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia.


Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

1 hari lalu

Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Sejarah pembangunan Pura Mangkunegaran, lokasi pernikahan Kaesang-Erina, erat kaitannya dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran.


Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari permintaan Jokowi ke seluruh jajarannya agar benar-benar menghitung stok dan kebutuhan beras.