Din Berharap RI Dorong Sidang Darurat untuk Palestina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berharap pemerintah mendorong penyelenggaraan sidang darurat bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelesaikan persoalan di Palestina.

    "Kita dorong Indonesia mendesakkan sidang darurat pada OKI," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis, 27 Juli 2017.

    Din menilai tindakan Israel yang melakukan penutupan dan pelarangan beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa telah melampaui batas.

    "Ini derajat kezaliman dan kebiadaban yang sudah sangat tinggi. Sehingga ini tidak biasa didiamkan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

    Terkait dengan persoalan di Palestina tersebut, Din menilai pemerintah mampu mengerahkan negara-negara anggota OKI dengan mengusulkan sidang darurat.

    Dorongan itu, menurut dia, selaras dengan komitmen Presiden Joko Widodo, yang sejak debat pemilihan presiden, mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan ingin mendirikan kantor perwakilan Indonesia di ibu kota pemerintahan Palestina, Ramallah.

    "Sehingga perlu mendesakkan sidang darurat khusus untuk menyelamatkan Al-Aqsa. Sidang bisa di Markas Besar OKI di Jeddah, Jakarta, Ankara, atau Malaysia," ujarnya.

    Selain itu, ia berharap lembaga internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak tinggal diam. Dewan Keamanan PBB, menurut dia, perlu melakukan intervensi dengan upaya-upaya militer. "Sebab, hanya dengan cara demikian konflik itu bisa dicegah," ucapnya.

    Menurut Din, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina membutuhkan perhatian dari masyarakat internasional. Bukan hanya yang beragama Islam, tapi juga masyarakat di berbagai negara di dunia, baik yang beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha, maupun agama lain, yang sama-sama memiliki kecintaan terhadap perdamaian dan keadilan.

    "Saya juga tahu bahkan Yahudi pun sebetulnya tidak setuju dengan tindakan-tindakan Zionis Israel," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.