Gubernur Syahrul Klaim Tak Ada PNS Ikut HTI di Sulawesi Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis

    Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengklaim bahwa tak ada pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah provinsi yang terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau anti pancasila.

    "Sampai sekarang saya tak tahu karena saya tak bisa mengawasi satu persatu. Tapi kalau secara umum tidak ada," ucap Syahrul dalam ruang kerjanya, Selasa 25 Juli.

    BACA: Pemerintah Telisik Pejabat Negara yang Berafiliasi dengan HTI 

    "Kalau anda tak pancasilais silahkan tinggalkan Sulsel, disini masyarakatnya punya malu dan harga diri," tambah Syahrul.

    Bahkan ia mengatakan jika kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan aman, sehingga tak perlu ditanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang PNS yang disarankan mundur jika terlibat organisasi anti pancasila.

    "Apapun merk ormas islam disini tetap Pancasilais. Tetap saya bisa kendalikan dengan koordinasi muspida serta intel-intel," ujar Syahrul.

    BACA: Ganjar Utamakan Dialog Jika Ada PNS Terlibat HTI

    Syahrul mengungkapkan semua masalah yang ada di nasional tak perlu dibawa ke Sulsel. Sehingga masyarakat Sulawesi Selatan hanya fokus dengan kerjaan yang lebih efektif. "Jangan terbawa isu-isu yang tak perlu, kalau HTI bermasalah di Jakarta, itu hanya disana. Semua orang disini (Sulsel) baik-baik," ujar gubernur dua periode ini.

    Sebelumnya Menteri Tjahjo Kumolo memberikan peringatakan kepada organisasi masyarakat dan menyurat ke pemerintah daerah. Agar PNS yang terlibat ormas anti pancasila disarankan segera mundurkan diri.

    Peringatan itu menyusul keputusan pemerintah membubarkan HTI lantaran dianggap anti pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah.

    DIDIT HARIYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.