Ketua MPR : Selesaikan Perbedaan dengan Musyawarah  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setiap pengambilan keputusan strategis, baik di parlemen maupun pemerintahan, harus selalu didorong tercapainya mufakat.

    Setiap pengambilan keputusan strategis, baik di parlemen maupun pemerintahan, harus selalu didorong tercapainya mufakat.

    INFO MPR -  Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan musyawarah. Karena itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta jangan sampai perbedaan diselesaikan dengan menang menangan.

    "Pancasila sudah tegaskan cara asli Indonesia untuk menyelesaikan masalah yakni sila ke 4, musyawarah. Bicara dari hati ke hati untuk kebaikan semua," ujarnya.

    Hal ini disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Demokrasi yang diselenggarakan Universitas As Syafi'iyah Selasa, 25 Juli 2017, di Aula Bank Bukopin Jakarta Pusat. 

    Karena itu dalam setiap pengambilan keputusan strategis, baik di parlemen maupun pemerintahan, sebagai Ketua MPR Zulkifli Hasan selalu mendorong tercapainya mufakat. "Kata Bung Karno harus mengakomodasi semua. Yang kecil dan sedikit harus terwakili. Bagaimana caranya? Indonesia punya Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat."

    Zulkifli Hasan menyampaikan, pendekatan yang sama juga bisa dilakukan kepala daerah pada warganya yang terdampak pembangunan. "Kalau sama rakyat jangan berpikir menang kalah. Pikirkan bagaimana warga mendapat ganti untung. Ingat ini rakyat sendiri bukan musuh bangsa asing," kata Zulkifli.

    Menurutnya, cara Presiden Jokowi ketika menjadi Walikota Solo bisa menjadi contoh bagaimana musyawarah menjadi solusi menyelesaikan masalah. "Intinya jangan menang menangan. Musyawarah mufakat bisa menjadi solusi asal kita mau berbagi. Sama rakyat, jangan berpikir menang - kalah," ujar Zulkifli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.