Kasus BLBI, KPK Periksa Bekas Wakil Ketua BPPN Maulana Ibrahim  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah melakukan jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, 2 Juni 2017. KPK menetapkan anggota DPR fraksi partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka atas kasus merintangi penyidikan pada kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Maulana Ibrahim, hari ini, 25 Juli 2017, terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau kasus BLBI
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa.

Baca: Kasus BLBI, KPK Akan Panggil Ulang Sjamsul Nursalim
 
Dalam perkara BLBI, KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai satu-satunya tersangka. Syafruddin, selaku Kepala BPPN periode 2002-2004, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004. 
 
SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajiban.
 
Syafruddin mengusulkan SKL disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Caranya dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN. Nilai aset sebesar Rp 4,8 triliun itu merupakan bagian dari pinjaman BLBI. 
 
Padahal hasil restrukturisasi menyebut baru Rp 1,1 triliun yang ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Sehingga ada kerugian negara Rp 3,7 triliun dalam kasus BLBI, karena ada kewajiban obligor yang belum ditagihkan.
 
MAYA AYU PUSPITASARI






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Masinton: Kita Harus Hormati

10 jam lalu

Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Masinton: Kita Harus Hormati

Masinton mengatakan, dalam perspektif hukum, pilihan yang diambil oleh Febri Diansyah menjadi pengacara Putri Candrawathi harus dihormati.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan Bisa Objektif

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan Bisa Objektif

Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengkritisi adanya Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang menjadi penasehat hukum Putri Candrawathi


Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

14 jam lalu

Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

Berdasarkan UU Advokat, baik advokat maupun pengacara tidak memiliki perbedaan apabila dilihat dari tugas yang dijalankan.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Rekam Jejak Febri Diansyah, Juru Bicara KPK hingga Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Rekam Jejak Febri Diansyah, Juru Bicara KPK hingga Pengacara Putri Candrawathi

Setelah mempelajari perkara dan bertemu Putri Candrawathi, Febri Diansyah menyampaikan akan mendampingi secara objektif