Puluhan Ribu Warga DI Yogyakarta Kekurangan Air Bersih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga dusun Mrica mengambil air di Telaga Tritis, Desa Mrico, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (7/9). Musim kemarau panjang telah membuat 156 telaga di Kabupaten Gunungkidul kering dan mengakibatkan krisis pasokan air bersih bagi warga Gunungkidul. TEMPO/Suryo Wibowo

    Warga dusun Mrica mengambil air di Telaga Tritis, Desa Mrico, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (7/9). Musim kemarau panjang telah membuat 156 telaga di Kabupaten Gunungkidul kering dan mengakibatkan krisis pasokan air bersih bagi warga Gunungkidul. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan ribu warga Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Gunungkidul terancam krisis air bersih. Sebanyak 45.230 jiwa di kabupaten itu terancam kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau ini. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, sebanyak 65.086 jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terancam kekurangan air bersih. Selain di Gunung Kidul di Kabupaten Bantul terdapat 7.135 jiwa kesulitan air bersih dan di Kabupaten Kulon Progo ada sebanyak 12.721 jiwa yang terancam krisis air bersih.

    "Di Gunung Kidul ada 7 kecamatan yang meminta droping air bersih," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Budhi Harjo, Jumat, 21 Juli 2017.

    Baca juga:

    Pasokan Terganggu, Pelanggan PDAM Tangerang Krisis Air Bersih

    Yaitu kecamatan Panggang, Tepus, Tanjungsari, Purwosari, Paliyan, Rongkop, dan Girisubo. Tujuh kecamatan itu meliputi 32 desa dengan 254 padukuhan sedanhkan jumlah kepala keluarga 9.046, dan 45.230 jiwa. "Yang sudah mendesak Karena kesulitan air bersih ada 32 desa," kata dia.

    Ia menjelaskan, khusus untuk dropping air bersih ini, BPBD Gunung Kidul sudah menganggarakan dan sebesar Rp 600 juta untuk tahun. Anggaran ini untuk antisipasi adanya kekeringan di musim kemarau ini.Warga yang kesulitan air bersih di Gunung Kidul jika terpaksa harus membeli sendiri, satu tangki air bersih dibeli dengan harga Rp 180 ribu hingga Rp 250 ribu. Di musim hujan, warga selalu menampung air bersih dalam bak besar untuk keperluan sehari-hari. "Mulai hari ini susah ada beberapa wilayah yang didrop air bersih dengan tangki," kata Budhi.

    Baca pula:

    Purwakarta Bangun Pipa Air Bersih Sepanjang 40 Km

    Ia menjelaskan, pihaknya menyiapkan sebanyak 7 unit truk tangki untuk distribusi air bersih. Setiap hari ada 28 tangki air yang dikirim ke warga. Masing-masing truk mendistribusikan air sebanyak empat kali dalam sehari. 

    BPBD Kabupaten Kulon Progo mencatat ada 12.721 jiwa atau 7.621 kepala keluarga yang kesulitan air bersih. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo, Gusdi Hartono warga yang kesulitan air bersih ada di 32 desa yang ada di sembilan kecamatan.  "Warga mulai kesulitan air bersih sejak Juli. Diprediksi sampai Oktober," kata dia.

    Simak:

    Warga Indramayu Terancam Paceklik Air 2 Pekan Lagi

    Kecamatan yang krisis air bersih di Kulon Progo adalah Kecamatan Lendah, Panjatan, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Kalibawang dan sebagian Sentolo.Untuk penanganan daerah rawan kekeringan ini, kata dia, BPBD menyediakan truk tangki yang sewaktu-waktu bisa mendistribusikan air bersih saat ada permintaan dari warga.

    Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto menyatakan, jumlah warga yang berpotensi kekurangan air bersih di wilayahnya menurun dibandingkan tahun lalu. Pada 2016 yang mengalami kesulitan air ada sebanyak 8.250 jiwa. Kini berkurang menjadi 7.135 jiwa. Wilayah yang kesulitan air bersih ada di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri dan sudah kesulitan air bersih.

     "Warga daerah itu sudah mengajukan dropping air bersih. Kami a lokasinya dana Rp 40 juta untuk dropping air bersih," kata dia.

    MUH SYAIFULLAH 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.