RUU Pemilu : Pemerintah Tak Semestinya Ngotot Pembatasan  

Reporter

Ketua KPU RI Arief Budiman, menjawab pertanyaaan awak media terkait RUU Pemilu, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 19 Juni 2017. Arief Budiman menegaskan bahwa KPU akan menyiapkan draft peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019, Rancangan Undang-Undang Pemilu meskipun RUU Pemilu belum disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

Kengototan pemerintah untuk menerapkan presidential threshold dalam pemilihan presiden 2019 terpenuhi dengan keputusan Paripurna DPR pada Kamis, 20 Juli 2017. Padahal, ada tujuh alasan mengapa pemerintah tak perlu ngotot untuk isu ambang batas pencalonan presiden.

Editorial Koran Tempo edisi Jumat, 21 Juli 2017 menyebutkan ketujuh alasan itu di antaranya dukungan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai sudah diatur dalam UUD; tingkat kepercayaan rendah, dan sistem ambang batas itu dirasakan tidak adil.

“Seharusnya, pemerintah tidak mengabaikan pendukung sistem ambang batas tinggi,” demikian disebut dalam Editorial Koran Tempo.

Sistem ambang batas ini juga menyebabkankian sulitnya memangkas budaya politik transaksional, juga budaya “mahar”, dalam pencalonan. Selanjutnya bisa diklik di sini.

Baca juga: Anies berbicara soal Gubernur DKI sebelumnya.

 Tim TEMPO/Isti






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

4 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

4 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

6 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

10 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

10 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.