RUU Pemilu : Pemerintah Tak Semestinya Ngotot Pembatasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU RI Arief Budiman, menjawab pertanyaaan awak media terkait RUU Pemilu, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 19 Juni 2017. Arief Budiman menegaskan bahwa KPU akan menyiapkan draft peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019, Rancangan Undang-Undang Pemilu meskipun RUU Pemilu belum disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU RI Arief Budiman, menjawab pertanyaaan awak media terkait RUU Pemilu, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 19 Juni 2017. Arief Budiman menegaskan bahwa KPU akan menyiapkan draft peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019, Rancangan Undang-Undang Pemilu meskipun RUU Pemilu belum disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    Kengototan pemerintah untuk menerapkan presidential threshold dalam pemilihan presiden 2019 terpenuhi dengan keputusan Paripurna DPR pada Kamis, 20 Juli 2017. Padahal, ada tujuh alasan mengapa pemerintah tak perlu ngotot untuk isu ambang batas pencalonan presiden.

    Editorial Koran Tempo edisi Jumat, 21 Juli 2017 menyebutkan ketujuh alasan itu di antaranya dukungan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai sudah diatur dalam UUD; tingkat kepercayaan rendah, dan sistem ambang batas itu dirasakan tidak adil.

    “Seharusnya, pemerintah tidak mengabaikan pendukung sistem ambang batas tinggi,” demikian disebut dalam Editorial Koran Tempo.

    Sistem ambang batas ini juga menyebabkankian sulitnya memangkas budaya politik transaksional, juga budaya “mahar”, dalam pencalonan. Selanjutnya bisa diklik di sini.

    Baca juga: Anies berbicara soal Gubernur DKI sebelumnya.

     Tim TEMPO/Isti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.