Hakim ke Luar Kota, Sidang Eksepsi Miryam S Haryani Ditunda

Sidang E-KTP, Miryam S. Haryani Didakwa Beri Keterangan Tidak Benar. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang eksepsi terdakwa pemberi keterangan tidak benar dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Sidang eksepsi Miryam mestinya dilaksanakan hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, ditunda hingga Senin, 24 Juli 2017, pekan depan.

Hakim anggota Jhon Halasan Butarbutar mengatakan penundaan dilakukan karena hakim ketua Frangki Tambuwun berhalangan hadir. Sementara posisi hakim ketua dalam sidang tersebut tidak dapat digantikan.

"Ketua majelis perkara ini Pak Frangki harus berangkat ke Manado. Mengingat Pak Frangki ketua majelis tidak bisa digantikan terpaksa kami rescedhule persidangan sampai 24 Juli," kata Jhon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Baca juga: Miryam S. Haryani Anggap Dakwaan Jaksa Tak Cermat

Agenda sidang kali ini seharusnya pembacaan nota keberatan (eksepsi) Miryam S Haryani yang didakwa memberi keterangan tidak benar saat menjadi saksi dalam perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam tak terima pada dakwaan yang disusun jaksa karena merasa tidak melakukan sesuai yang didakwakan.

Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan perkara ini bermula saat Miryam mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan adanya penerimaan uang dari Sugiharto.

Miryam beralasan, pada saat pemeriksaan penyidikan, dia telah ditekan dan diancam tiga penyidik KPK. Padahal, kata jaksa, alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar.

Simak pula: KPK Putar Rekaman, Miryam: Orang Tertekan Tak Terlihat di Video

Menurut Miryam, jaksa tidak cermat dalam menyusun dakwaan itu. Sebab, jaksa tidak menyebut secara rinci kapan dan bagaimana keterangan yang dianggap tidak benar. Politikus Hanura itu merasa telah memberikan keterangan yang benar di pengadilan.

"Saya keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh jaksa karena saya tidak mengatakan keterangan tidak benar sesuai dengan Pasal 22," kata Miryam S Haryani setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

11 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


ICW Minta Menkumham Yasonna Pindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan

17 Juli 2021

ICW Minta Menkumham Yasonna Pindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan

ICW meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.